News

KPK Bersuara Soal Status Hukum Mardani Maming

KPK tetap menghormati adanya informasi dari lembaga lain yang telah beredar di media massa.


KPK Bersuara Soal Status Hukum Mardani Maming
Bendum PBNU Mardani H Maming di Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan mempublikasikan identitas tersangka sebelum adanya upaya penangkapan ataupun penahanan dari tim penyidik.KPK) menegaskan tidak akan mempublikasikan identitas tersangka sebelum adanya upaya penangkapan ataupun penahanan dari tim penyidik.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto seiring dengan kabar ditetapkannya Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming sebagai tersangka.

"Kami tidak akan pernah mengumumkan tersangka dan lain lain. Tidak ada, pada saat ekspose nanti saatnya," ucap Karyoto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/6/2022).

baca juga:

Informasi penetapan tersangka Maming diketahui dari Direkotrat Jenderal Imigrasi usai KPK mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri. 

"Itu yang sudah mungkin disampaikan oleh Imigrasi, ya, mungkin itu datanya ada ya seperti itu keadaannnya dan kami tidak akan berkomentar panjang lebar," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga menanggapi hal serupa. KPK akan mengumumkan status tersangka usai melakukan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan.

Ia menjelaskan, hal tersebut merupakan kebijakan yang telah diterapkan di bawah pimpinan KPK Firli Bahuri.

"Jadi sebagaimana policy kami, mohon dipahami bahwa kami tidak akan mengumumkan proses penyelidikan, bahkan penyidikan dan pengumuman tersangka kami tidak akan mengumumkan," ujarnya.

Meski begitu, jelas Ghufron, KPK tetap menghormati adanya informasi dari lembaga lain yang telah beredar di media massa terkait kasus yang saat ini tengah diusut. 

"Kalau Anda dapat info dari tempat lain, berarti ya rujuk saja, yang penting tempat lain tersebut, ternyata telah memiliki dokumen yang valid, yang sah, itu kami hormati saja," tambahnya.

Sebelumnya Bendahara Umum (Bendum) PBNU Mardani H Maming dicegah ke luar negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kebijakan ini berlaku selama enam bulan ke depan.

Maming dicegah ke luar negeri atas permintaan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Betul (dicegah ke luar negeri), berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022," ucap Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh saat dihubungi AKURAT.CO, Senin (20/6/2022).

Achmad menyebutkan, Maming dicegah ke luar negeri lantaran telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun, ia tak menjelaskan Maming dijadikan tersangka terkait kasus apa.

"Betul (sebagai tersangka)," ungkapnya.

Sebagai informasi, Bendum PBNU tersebut sebelumnya pernah diperiksa KPK pada Kamis (2/6/2022). Usai diperiksa, ia menjelaskan pemanggilan dirinya untuk memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan tim penyelidik KPK.

Mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut juga menjelaskan pemanggilan dirinya berkaitan dengan PT Jhonlin Grup milik Syamsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

"Ya saya hadir di sini sebagai pemeriksaan pemberi informasi penyelidikan, tapi intinya saya hadir di sini ini permasalahan saya dengan Haji Syamsudin atau Haji Isam pemilik Jhonlin," ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (2/6/2022) malam.

Maming diduga terlibat dalam kasus suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Kemudian pada Rabu (8/6/2022) kuasa hukum Mardani Maming, Ahmad Irawan menyambangi Gedung Merah Putih KPK untuk memberikan beberapa dokumen kepada tim penyelidik KPK.[]