News

KPK Bersiap Hadapi Gugatan Eks Pegawai Soal TWK di PTUN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempersiapkan materi terkait adanya gugatan ke PTUN terkait TWK oleh eks Pegawai KPK

KPK Bersiap Hadapi Gugatan Eks Pegawai Soal TWK  di PTUN
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri (Antara Foto)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menyiapkan materi yang dibutuhkan untuk menghadapi gugatan eks pegawai KPK terkait tes wawasan kebangsaan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

KPK menghormati langkah yang diambil mantan pegawainya, Hotman Tambunan dan Ita Khoiriyah terkait proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Tentunya kami akan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan di dalam proses persidangan yang dimaksud, seperti penjelasan bagaimana proses tes wawasan kebangsaan sampai alih status itu dilakukan," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Rabu (2/3/2022).

baca juga:

Ia menyampaikan bahwa TWK telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun aturan tersebut salah satunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. 

"Tentu proses proses alih status pegawai KPK berulang kali kami sampaikan sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan perundangan undangan dan aturannya, artinya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,"ucapnya.

"Kami sudah jelaskan beberapa kesempatan landasannya dalam UU No 19 tahu 2019 kemudian turunannya juga ada Peraturan Pemerintah dan Perkom," tambahnya.

Diketahui, eks Pegawai KPK Ita Khoiriyah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun Ita menggugat tiga pihak yakni Pimpinan KPK Firli Bahuri, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan situs Situs Informasi Penelusuran Perkara PTUN, terdapat enam poin gugatan yang diajukan Ita dan lainnya. Salah satunya, meminta hakim mengabulkan permohonan para penggugat untuk seluruhnya.

Kemudian ia juga menambahkan, tindakan pemerintah yang dilakukan oleh para tergugat dengan tidak melakukan rekomendasi Imbudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Malaadministrasi pada pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.[]