News

KPK Bersiap Bantah Permohonan Kasasi Edhy Prabowo

Tim Jaksa KPK siap melawan dalil permohonan upaya hukum kasasi yang dilayangkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.


KPK Bersiap Bantah Permohonan Kasasi Edhy Prabowo
Menteri KKP Edhy Prabowo usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (25/11/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Tim jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap melawan dalil permohonan upaya hukum kasasi yang dilayangkan mantan Menteri Kelauatan dan Perikanan Edhy Prabowo. Edhy adalah terdakwa kasus korupsi penerimaan suap terkait ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, bahwa terdakwa Edhy Prabowo mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. Selanjutnya tim jaksa KPK akan menyusun kontra memori kasasi sebagai bantahan atas dalil dan argumentasi terdakwa dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (29/11/2021).

KPK meyakini independensi dan profesionalitas majelis hakim di tingkat MA yang akan memutus perkara dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan seluruh aspek sesuai kaidah-kaidah hukum.

KPK menilai korupsi masih sebagai extra ordinary crime sehingga memberikan dampak buruk yang nyata dirasakan masyarakat luas dan menghambat pemulihan ekonomi nasional.

"Sehingga butuh komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam upaya bersama pemberantasan korupsi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," tambah Ali.

Diketahui, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi sembilan tahun penjara dalam perkara penerimaan suap terkait ekspor benih bening lobster (BBL).

Edhy Prabowo juga dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.457.219 dan US$77 ribu dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan dan bila tidak dibayar harta bendanya akan disita dan dilelang, dan bila harta benda tidak cukup maka harus dipidana selama tiga tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," bunyi putusan itu.

Putusan banding tersebut memperberat hukuman bagi Edhy Prabowo di tingkat pertama. Pada 15 Juli 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara ditambah denda Rp400 juta dan subsider enam bulan kurungan.