News

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi ke Elit PDIP

Pembekalan akan dilakukan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK


KPK Beri Pembekalan Antikorupsi ke Elit PDIP
Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, ElitPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mendapatkan pembekalan antikorupsi dalam rangka kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu 2022 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati menyampaikan pembekalan akan dilakukan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

"Agenda pembekalan akan diberikan untuk jajaran pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Senin, 27 Juni 2022 bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pukul 09.00 – 12.00 WIB," ucap Ipi saat dihubungi AKURAT.CO, Senin (27/6/2022).

baca juga:

Ipi mengatakan pembekalan akan diberikan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada para pengurus partai politik (Parpol), baik di pusat maupun daerah.

"Sesuai konfirmasi yang kami terima tiga Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidajat, I Made Urip, dan Mindo Sianipar beserta 11 orang pengurus PDIP Pusat lainnya akan hadir secara langsung. Sedangkan, selebihnya akan mengikuti pembekalan secara daring," ujar Ipi.

Ipi juga menyampaikan Executive briefing dan pembekalan antikorupsi dalam program PCB yang diperuntukkan bagi pengurus parpol ini merupakan salah satu upaya KPK untuk mendorong penguatan integritas di internal parpol.

"Kami berharap setiap parpol dapat mengikuti program ini sebagai bentuk komitmen dan keseriusan parpol untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik," ungkapnya.

Sebelumnya PDIP sendiri dijadwalkan akan diberikan pembekelan antikorupsi oleh lembaga antirasuah pada Selasa (7/6/2022). Namun, PDIP berhalangan hadir lantaran sedang ada kegiatan partai dan meminta untuk dijadwalkan ulang pembekalan tersebut. Hingga pada hari ini, Senin (27/6/2022) PDIP akan dijadwalkan diberikan pembekalan oleb KPK.

Untuk diketahui, program PCB diselenggarakan KPK sebagai wujud implementasi amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 ayat (1) huruf d “merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” khususnya pada sektor politik.