News

KPK Beberkan Konstruksi Dugaan Suap Rp28,6 Miliar Pejabat BPN

Lili Pintauli Siregar menjelaskan konstruksi perkara dalam kasus dugaan gratifikasi dan yang menjerat dua pejabat BPN.


KPK Beberkan Konstruksi Dugaan Suap Rp28,6 Miliar Pejabat BPN
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil (ketiga kanan) saat memberikan penjelasan kepada Komisi II dalam rapat kerja di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Dalam rapat yang membahas anggaran kementrian ATR/BPN ini komisi III DPR menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp4.129.123.880.000 (empat triliun seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan meminta (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menjelaskan konstruksi perkara dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat kedua tersangka pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 

Kedua pejabat itu, yakni Inspektur Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Gusmin Tuarita (GTU), dan Kabid Hubungan Hukum Pertahanan BPN Jawa Timur, Siswidodo (SWD).

Dalam kasus itu, pejabat BPN bernama Gusmin diduga menerima suap sebesar Rp 28,6 miliar.   

Ia mengatakan, pada saat itu GTU menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian, saat menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Timur diduga memiliki kewenangan dalam pemberian hak atas tanah.   

"Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2013 dan mulai berlaku 1 bulan sejak tanggal ditetapkan," ujar Lili Pintauli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Ia menjelaskan, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, GTU bersama-sama dengan SWD diduga menyetujui pemberian Hak Guna Usaha bagi para pemohon. 

"Dengan membentuk kepanitian khusus yang salah satu tugasnya menerbitkan surat rekomendasi pemberian Hak Guna Usaha kepada kantor pusat BPN RI untuk luasan yang menjadi wewenang Kepala BPN RI," ujarnya.

Kemudian, kata Lili, pada kurun waktu tahun 2013 sampai 2018, tersangka GTU diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah. Termasuk pemohon Hak Guna Usaha yang diterima secara langsung dalam bentuk uang tunai. 

Uang itu diberikan oleh para pemohon hak atas tanah maupun melalui SWD yang bertempat di kantor BPN maupun di rumah dinas.