News

KPK Bakal Tuntaskan Kongkalikong Proses Pengadaan E-KTP Era Mendagri Gamawan Fauzi

Gamawan diperiksa tim penyidik berkapasitas sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos dalam kasus tersebut.


KPK Bakal Tuntaskan Kongkalikong Proses Pengadaan E-KTP Era Mendagri Gamawan Fauzi
Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya kongkalikong terkait dengan proses pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) saat Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Gamawan Fauzi.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menjelaskan pendalaman tersebut telah dikonfirmasi oleh Gamawan saat diperiksa tim penyidik terkait dengan proyek pengadaan E-KTP itu.

Ali juga menyampaikan Gamawan diperiksa tim penyidik berkapasitas sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos dalam kasus tersebut.

baca juga:

"Gamawan Fauzi hadir dan dikonfirmasi terkait proses pengadaan E-KTP saat masih menjabat Menteri Dalam Negeri," ujar Ali, Kamis (30/6/2022).

Saat dijumpai oleh awak media setelah diperiksa tim penyidik pada Rabu (29/6/2022), Gamawan mengaku bahwa dirinya tak pernah menemui Paulus bahkan sebelum diadakannya tender tersebut.

"Tadi saya ditanya pernah ketemu Paulus? Nggak pernah, dari sebelum KTP ini nggak pernah ketemu saya," tuturnya.

Selain itu ia juga menyebut bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Paulus. Ia mengaku dirinya tak mengetahui lantaran belum pernah bertemu sama sekali dengan Paulus.

Sebagai informasi Paulus Tannos, direktur utama PT Sandipala Arthaputra, diumumkan menjadi tersangka pada 13 Agustus 2019. Dia ditetapkan menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya yani Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, anggota DPR periode 2014-2019 Miriam S Hariyani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan E-KTP Husni Fahmi.

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. []