News

KPK Amankan Tumpukan Uang Suap Hakim PN Surabaya, KY Masih Irit Bicara

OTT tersebut diduga terkait suap penanganan perkara


KPK Amankan Tumpukan Uang Suap Hakim PN Surabaya, KY Masih Irit Bicara
Ilustrasi - OTT KPK (AKURAT.CO/Candra Nawa)

AKURAT.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan uang ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan di Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/1/) kemarin.

Uang itu diduga suap yang diterima Itong Isnaeni Hidayat, hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

"Sampai saat ini begitu (uang yang diamankan ratusan juta), namun kami terus melakukan pengembangan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kamis (20/1/2022).

baca juga:

Nurul Ghufron mengatakan sejauh ini tim KPK menduga suap diserahterimakan kepada Itong terkait pengurusan perkara yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Surabaya. Selain kepada hakim Itong, suap diberikan juga diberikan kepada panitera.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menambahkan ada tiga pihak yang diamankan yakni hakim, panitera, dan pengacara.

Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu selama 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap tersebut.

"Waktu yang dibutuhkan KPK maksimal 24 jam untuk menentukan sikap dari hasil seluruh pemeriksaan yang masih berlangsung saat ini," ujar Ali Fikri.

Ali mengatakan bahwa pemeriksaan dan klarifikasi agar dapat menyimpulkan apakah dari bukti awal benar adanya peristiwa pidana korupsi.

"Kemudian apakah ditemukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak, perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," kata Ali. 

Sementara, Komisi Yudisial (KY) enggan menanggapi penangkapan hakim Pengadilan Negeri Surabaya oleh KPK. KY menunggu pemeriksaan KPK. KY menunggu pemeriksaan KPK.

"Sejauh ini, Komisi Yudisial masih menunggu perkembangan pemeriksaan oleh KPK," kata Juru Bicara Komisi Yudisial Miko Susanto Ginting di Jakarta, Kamis (202/1/2022).

Miko Ginting meminta semua pihak memberikan kepercayaan kepada penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini. Komisi Yudisial akan terus memantau dan bersedia membantu proses hukum apabila lembaga terkait membutuhkannya.[]