News

Korut Tembakkan Dua Rudal Balistik, Jadi Uji Keenam dalam Sebulan 

Peluncuran rudal terbaru itu juga menjadi putaran keenam uji coba senjata yang dilakukan Korut pada bulan ini. 


Korut Tembakkan Dua Rudal Balistik, Jadi Uji Keenam dalam Sebulan 
Pyongyang belum pernah menembakkan rudal sebanyak ini dalam waktu satu bulan (TRTWorld)

AKURAT.CO  Korea Utara (Korut) telah menembakkan apa yang tampak seperti dua rudal balistik jarak pendek ke laut. 

Korea Selatan (Korsel) dan Jepang mengungkap laporan itu pada Kamis (27/1). Itu tidak lama usai Pyongyang mengatakan akan terus melanjutkan pengujian senjata untuk 'mempertahankan diri' dari Amerika Serikat yang diklaim mengambil 'politik bermusuhan'.

Peluncuran rudal terbaru itu juga menjadi putaran keenam uji coba senjata yang dilakukan Korut pada bulan ini. 

baca juga:

Laporan soal peluncuran terbaru dirinci oleh Kepala Staf Gabungan Korsel (JCS) melalui pesan teks yang dikirim kepada wartawan. 

JCS mengatakan pihaknya mendeteksi peluncuran dari dalam dan sekitar Hamhung, sebuah kota di pantai timur Korut. Dikatakan bahwa penembakan rudal itu dilakukan sekitar pukul 8 pagi waktu setempat. Rudal itu kemudian dilaporkan terbang sekitar 190 km (118 mil) pada ketinggian sekitar 20 km (12 mil).

"Militer kami terus mengawasi gerakan Korut dan kami sedang dalam posisi siaga," kata JCS dalam pesannya yang dikirim kepada wartawan, dikutip dari agensi berita Korsel, Yonhap.

Di Jepang, Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan pemerintah masih mengumpulkan rincian tentang peluncuran tersebut. Namun, Kishida juga mengaku bahwa peluncuran itu 'sangat disayangkan'.

"Setiap uji coba rudal balistik sangat disesalkan dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Kishida menurut kantor berita Reuters.

Pada bulan ini, Pyongyang tercatat melakukan sejumlah uji coba rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu termasuk bagaimana mereka meluncurkan rudal jelajah, rudal balistik yang terlarang, hingga persenjataan 'hipersonik'.

Pyongyang juga telah mengisyaratkan untuk melanjutkan 'semua kegiatan yang ditangguhkan sementara'. Seperti dilaporkan Al Jazeera, pernyataan Korut itu dianggap sebagai moratorium sepihak terkait dengan uji coba nuklir dan rudal jarak jauh. Sementara diketahui, aktivitas-aktivitas pengujian senjata semacam itu dilarang keras di bawah resolusi PBB.

Amerika Serikat (AS) dan Korsel telah mendesak Korut untuk kembali ke pembicaraan denuklirisasi, yang terhenti sejak runtuhnya pertemuan puncak antara Kim Jong-un dan mantan Presiden AS Donald Trump di Hanoi pada 2019. Diketahui, negosiasi antara Kim dan Trump pada ujungnya buntu setelah Washington menolak berbagai tuntutan Pyongyang untuk keringanan sanksi.

Di bawah Joe Biden, yang menjabat presiden tahun lalu, AS telah mengalibrasi ulang kebijakan Korut dan menekankan bahwa mereka bersedia mengadakan diskusi di mana saja dan kapan saja.

Terlepas dari sikap provokatif Pyongyang, pemerintahan Biden telah mengambil respons yang lebih terkendali dibanding tahun 2017, ketika Korut melakukan uji coba nuklir terakhirnya, dan juga rudal balistik antarbenua (ICBM). Saat itu, eskalasi Trump dan Kim memuncak. Keduanya saling melontarkan retorika hinaan hingga Trump berjanji akan membalas Korut dengan 'api dan amarah'.

"Ini lebih baik, tetapi juga lebih buruk lantaran Biden tidak menunjukkan api dan kemarahan seperti itu," kata Leif-Eric Easley, profesor studi internasional di Ewha Womans University di Seoul.

Peluncuran bulan ini telah menyebabkan kalibrasi ulang beberapa sanksi terhadap individu yang terkait dengan program nuklir Korut. Namun, meski ada pertemuan Dewan Keamanan PBB, Moskow dan Beijing telah memblokir upaya untuk memberlakukan respons lanjutan untuk Pyongyang.

"Suara bulat menunjukkan bahwa Pyongyang telah melanggar resolusi yang disetujui Dewan Keamanan. Ini bukan tentang masalah opini Amerika atau intelijen Korsel. 

"Media pemerintah Korut telah berulang kali memberikan rincian dan foto peluncuran rudal yang melanggar hukum. Negara itu juga mengeluarkan ancaman uji coba nuklir dan rudal jarak jauh di masa depan. Beijing dan Moskow, sementara itu, mengizinkan Pyongyang untuk melanggar hukum internasional, yang pada dasarnya mereka sedang menyambut provokasi lebih lanjut," tambah Easley.[]