News

Korupsi Pembangunan Menara Telekomunikasi, Eks Dirut JIP Kembalikan Rp1,7 Miliar ke Polisi

Ario terjerat kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan menara telekomunikasi PT (JIP) dari 2015 sampai 2018.


Korupsi Pembangunan Menara Telekomunikasi, Eks Dirut JIP Kembalikan Rp1,7 Miliar ke Polisi
Keterangan Dirtipidkor Brigjen Pol Djoko Purwanto. ()

AKURAT.CO, Bareskrim Polri menyita Rp1,7 miliar terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP), Ario Pramadhi. JIP merupakan anak usaha dari BUMD PT. Jakarta Propertindo (Jakpro).

Ario terjerat kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan menara telekomunikasi PT (JIP) dari 2015 sampai 2018.

"Hari ini salah satu saksi di PT JIP itu mengembalikan kepada kita, di mana kita akan menindaklanjuti dengan penyitaan uang sejumlah Rp1.711.668.000," kata Dittipikor Bareskrim Polri Brigjen Pol Djoko Purwanto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (8/12/2021).

"Selain uang Rp1,7 miliar ini juga ada beberapa sertifikat berkaitan dengan penyidikan TPPU. Itu juga merupakan upaya maksimal kita untuk pemulihan aset," imbuhnya.

Selain Ario, penyidik juga menetapkan VP Finance & IT PT JIP, Christman Desanto sebagai tersangka. 

Rusdi mengatakan, penyelidikan kasus ini dilakukan sejak 8 Februari 2021 lalu dengan laporan polisi yang teregister dengan nomor LP/A/0072/II/2021/Bareskrim tertanggal 5 Februari 2021.

Dari kasus ini, pihak kepolisian telah menyita sejumlah barang bukti dari PT JIP, PT Jakpro, PT GTP, dan oknum pejabat PT JIP. Sejumlah barang bukti itu di antaranya 15 handphone (HP), 3 laptop, sertifikat tanah dan bangunan, 7 CPU komputer, rekening koran Bank Mandiri dan Bank DKI PT JIP.

Selain itu, penyidik juga menyita 161 dokumen PT JIP. Dokumen itu berisi perjanjian kerja sama antara PT JIP dengan PT ACB, PT IKP, dan PT TPI. Kemudian dokumen pencairan dana PT Jakpro ke PT JIP, dan invoice pembelian material GPON.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHPidana.