News

Korupsi Kian Merajarela, MAKI Harap Hakim Tipikor Perluas Makna Hukuman Mati Koruptor

MAKI menilai langkah berani jaksa sebagai sebuah terobosan hukum.


Korupsi Kian Merajarela, MAKI Harap Hakim Tipikor Perluas Makna Hukuman Mati Koruptor
Suasana sidang kasus PT Asabri (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengapresiasi keberanian jaksa penuntut umum menuntut mati Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat, terdakwa perkara korupsi PT Asabri. MAKI menilai langkah berani jaksa sebagai sebuah terobosan hukum.

“Apresisi karena korupsi kita makin meraja lela dan nampak ada upaya mungkin agak parsial. Ini salah satu akan menjadi solusi pemberantasan korupsi yang lebih baik dengan terjadinya tuntutan mati untuk kasus korupsi,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dari pesan suara yang diterima AKURAT.CO, Selasa (7/11/2021).

Boyamin berharap majelis hakim Tipikor mengamini tuntutan JPU. Sebab Heru Hidayat sudah divonis pidana seumur hidup dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 16 triliun.

“Hakim bisa mengamini mengiyakan, menyetujui hukuman ini dengan juga memvonis hukuman mati. Tetapi kalau soal putusan, kita tetap menghormati putusan hakim,” kata Boyamin.

Boyamin mengatakan tuntutan hukuman mati pernah diajukan Jaksa kepada Dicky Iskandar Dinata yang pernah dituntut hukuman mati dalam kasus pembobolan BNI.

Tuntutan hukuman mati terhadap Dicky karena merupakan residivis atau pernah dihukum pidana dalam kasus pembobolan Bank Duta senilai Rp 800 miliar. Namun Dicky dalam putusan hakim hanya divonis 20 tahun pidana penjara.

Menurut Boyamin, terdapat perluasan makna pengulangan perbuatan dalam tuntutan Heru Hidayat. Karena jika dikaitkan dengan kasus Dicky Iskandar Dinata, pengulangan terjadi setelah melakukan pidana, tetapi Heru Hidayat makna pengulangan perbuatan dilakukan pada saat bersamaan, dengan menelan kerugian negara yang besar pada kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT. Asabri.

Menurut Boyamin, majelis hakim dalam putusannya terhadap Heru Hidayat ke depan bisa memperluas makna pengulangan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sebab perbuatan korupsi Heru Hidayat dilakukan secara bersama-sama dan berulang yang menelan kerugian negara sangat besar.