AKURAT.CO, Kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G dalam program infrastruktur Bakti Kominfo tahun 2020-2022 telah merugikan negara, yang ditaksir Kejaksaan setidaknya Rp1 triliun. Namun terlepas dari kerugian negara, korupsi BTS telah menghambat capaian target pemerintah pemerataan akses internet cepat 4G plus ke seluruh pelosok Indonesia.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan setiap korupsi proyek pembangunan pasti ujungnya merugikan masyarakat. Terlepas dari dinamika politik, kenapa kasus korupsi ini mencuat, Agus meminta korupsi ini harus diungkap dan diusut tuntas, dan ujungnya harus bisa mengembalikan kerugian negara dan kemanfaatan infrastruktur bagi masyarakat."
"Sekarang hampir setiap kebijakan publik yang dibuat pemerintah bisa dikorupsi, jadi persoalan penegak hukum mau tegas atau tidak, kalau sudah terbukti namun hukumannya hanya 5 tahun kebawah tanpa dimiskinkan, ya korupsi itu akan terus berulang," kata Agus kepada wartawan, Ahad (29/1/2023).
baca juga:
Ia menegaskan apapun ceritanya, korupsi pasti merugikan negara, dan akhirnya yang terimbas adalah masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan dan fasilitas layak, tidak terpenuhi. Maka kaitannya dengan korupsi BTS ini, menurut dia, rakyatlah yang dirugikan atas ketidakmampuan negara menyiapkan infrastruktur komunikasi internet yang cepat dan layak hingga ke pelosok daerah di Indonesia.
Agus mengingatkan terlepas dari terbongkarnya kasus ini yang dikaitkan dengan urusan politik, tidak ada alasan untuk tidak membongkar dan menyelesaikan kasus korupsi apapun. Walaupun disebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nya dari Nasdem, sementara Nasdem disebut mulai berseberangan oleh pemerintah.
Menurut dia, itulah seharusnya tugas penegak hukum, yaitu berani membongkar kasus korupsi siapapun yang melakukannya.
Apakah korupsi itu dilakukan oleh kubu pemerintah atau bukan, semua kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat banyak, menurut dia, harus dibongkar.
"Pastikan urusan jelang tahun politik begini kan selalu terkait kekuasaan politik, termasuk juga urusan cari duitnya. Persoalannya kan ketawan, jadi goblok aja," jelas Agus.
Karena diakui, yang kelihatan mulai disasar selain Kominfo ada dua tempat. Pertama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Dan selain Kominfo yang menterinya dari Nasdem, dua kementerian itu juga menterinya dari Nasdem.
"Jadi ya sudah begitu, kalau urusan politik sudah pastilah, gak ada cerita lain. Makanya Surya Paloh ketemu Jokowi," ujarnya.
