News

Korea Utara Minta Sanksi Internasional Dilonggarkan, Barter dengan Perundingan Nuklir

Korea Utara meminta dicabutnya sanksi internasional termasuk larangan ekspor logam sebagai syarat memulai kembali perundingan denuklirisasi dengan AS.


Korea Utara Minta Sanksi Internasional Dilonggarkan, Barter dengan Perundingan Nuklir
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un (Foto: KRT TV via REUTERS) ()

AKURAT.CO, Korea Utara meminta dicabutnya sanksi internasional yang melarang ekspor logam dan impor bahan bakar olahan serta kebutuhan lainnya. Tuntutan itu diajukan sebagai syarat memulai kembali perundingan denuklirisasi dengan Amerika Serikat (AS), menurut pernyataan parlemen Korea Selatan pada Selasa (3/8) usai pengarahan dengan badan intelijen utama.

Negara tersebut juga menuntut pelonggaran sanksi atas impor barang-barang mewahnya agar dapat membawa masuk minuman keras dan jas. Di sisi lain, media pemerintah Korea Utara tidak menyebutkan permintaan baru untuk pencabutan sanksi guna memulai kembali perundingan.

Dilansir dari Reuters, para legislator Korea Selatan mengatakan bahwa Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sama-sama sudah menyatakan bersedia untuk membangun kembali kepercayaan dan meningkatkan hubungan sejak bulan April. Kim pun meminta untuk menghubungkan kembali saluran telepon.

Mereka juga mengatakan bahwa Korea Utara membutuhkan sekitar 1 juta ton beras. Pasalnya, ekonominya terpukul oleh pandemi Covid-19 dan cuaca buruk tahun lalu.

Moon telah menjadikan perbaikan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Korea Utara sebagai prioritas utama. Di sisi lain, AS bersikeras hubungan dengan Korea Utara tidak dapat membaik sampai negara itu menghentikan program nuklir dan rudalnya.

Baca Juga: Korea Selatan Rilis Prediksi Laporan Ekonomi Korea Utara, Terjadi Krisis Terburuk dalam 23 Tahun

Dewan Keamanan (DK) PBB telah mengeluarkan berbagai sanksi terhadap Korea Utara karena mengejar program rudal nuklir dan balistiknya yang bertentangan dengan resolusi PBB. AS, Jepang, dan Korea Selatan juga telah mengeluarkan sanksi terhadap negara tersebut, tetapi tidak mengikat negara lain.

Sementara itu, pemerintah Joe Biden berhati-hati dalam upaya pendekatannya terhadap Korea Utara. Pihaknya melakukan tinjauan kebijakan yang komprehensif, menyusul manuver Presiden Donald Trump yang belum terjadi sebelumnya dengan Kim.

Korea Utara pun belum menguji senjata nuklir atau rudal balistik antarbenua (ICBM) jarak jauhnya sejak 2017, menjelang pertemuan bersejarah di Singapura antara Kim dan Trump pada 2018. Sayangnya, pertemuan itu dan 2 pertemuan berikutnya gagal membujuk Korea Utara untuk menyerahkan senjata nuklir atau program rudalnya.

Menurut temuan pemantau sanksi PBB yang independen, Korea Utara mempertahankan dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020. Program yang melanggar sanksi itu disokong dana sekitar USD 300 juta (Rp4,2 triliun) yang didapat dari pencurian melalui peretasan dunia maya.[]