Ekonomi

Koperasi Gagal Bayar, Tindakan Diskriminatif Pemerintah Jadi Penyebab?

Pengamat: fenomena koperasi gagal bayar yang kerap terjadi bukan hanya disebabkan kesalahan internal manajemen koperasi melainkan faktor eksternal.


Koperasi Gagal Bayar, Tindakan Diskriminatif Pemerintah Jadi Penyebab?
Ilustrasi Koperasi. Pengamat AKSES Suroto menilai fenomena koperasi gagal bayar yang belakangan kerap terjadi bukan hanya disebabkan kesalahan internal manajemen koperasi melainkan faktor eksternal yaitu tindakan diskriminatif kebijakan pemerintah terhadap koperasi dibandingkan dengan perlakuannya terhadap bank. (Akurat.co/Luqman Hakim Naba)

AKURAT.CO, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai fenomena koperasi gagal bayar yang belakangan kerap terjadi bukan hanya disebabkan kesalahan internal manajemen koperasi. Namun juga adanya faktor eksternal yaitu tindakan diskriminatif kebijakan pemerintah terhadap koperasi dibandingkan dengan perlakuannya terhadap bank. Selain itu juga adanya pengabaian tugas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. 

"Berbeda halnya dengan masyarakat menyimpan dananya di bank. Bank berikan jaminan pengembalian dana nasabahnya  melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dengan batasan dana simpananya hingga 2 miliar rupiah apabila bank tersebut bangkrut sekalipun," ujar Suroto kepada Akurat.co, Senin (17/1/2022).

Ia menuturkan bahwa tidak hanya penjaminan simpanan, pemerintah juga bertindak tidak adil terhadap koperasi dengan memberikan fasilitas penyaluran kredit program seperti Kredit Usaha Rakyat ( KUR) dengan subsidi bunga, jaminan apabila terjadi kemacetan oleh pemerintah dalam bentuk dana penempatan yang dimasukkan ke rekening Jamkrindo dan Askrindo.

baca juga:

Selain itu, lanjut Suroto, bank masih mendapat fasilitas berlebih lainnya seperti modal penyertaan dan dana penempatan langsung untuk mempertahankan likuiditas bank. Bahkan ketika bangkrut pun masih dimungkinkan untuk mendapatkan dana talangan (bailout) seperti kasus Bantuan Liluiditas Bank Indonesia yang dikemplang dan Bank Century yang hingga saat ini belum jelas kasusnya.

“Jadi kenapa koperasi kemudian begitu mudah mengalami gagal bayar? pada intinya karena pemerintah itu telah banyak berikan fasilitas dukungan kepada bank dan tidak kepada koperasi. Koperasi dilemahkan dengan perlakuan yang tidak adil dari kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Suroto menambahkan, dalam berbagai kasus yang muncul pada koperasi gagal bayar yang cukup besar anehnya seringkali pemerintah baik itu Kementerian Koperasi dan UKM dan dinas koperasi di daerah justru sering memperlihatkan adanya peran sebagai "endorser" bagi koperasi potensi gagal bayar tersebut. Biasanya, lanjutnya, mereka sering mendapat kunjungan pejabat dan mendapat predikat sebagai koperasi yang baik.

“Masyarakat akhirnya berbondong bondong menyimpan dananya di koperasi karena gimmick yang dimunculkan. Pemerintah dalam hal ini utamanya Kementerian Koperasi dan UKM seringkali abaikan fungsinya yang telah memiliki fungsi pengawasan koperasi. Koperasi sebagaimana prinsip prinsipnya direkoginisi dalam Undang Undang Perkoperasian tidak dijadikan patokan untuk lakukan pengawasan dan tindakan preventifnyam,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suroto memaparkan bahwa menurut peraturan perundangan yang berlaku, tugas pengawasan koperasi itu ada di dua lembaga. Pertama adalah Kementerian Koperasi dan UKM dan yang kedua adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tapi dua lembaga ini ketika terjadi kasus, saling lempar tanggungjawab dan bukannya bersinergi untuk memperbaiki fungsi pengawasan dan kembangkan tindakan preventif. 

Sebab, dalam kasus koperasi gagal bayar yang sudah tidak dapat dimoderasi dan menimbulkan konflik manajemen dengan anggotanya, maka pihak yang paling bertanggungjawab pertama adalah Kementerian Koperasi dan UKM.