News

Koordinator TPDI Bandingkan Sikap Pemerintah Tangani Sengketa di Labuan Bajo dan Megamendung

Petrus Selestinus mengatakan, sikap Pemda Bogor terhadap Rizieq Shihab, terkait penguasaan 30 Ha lahan milik PTPN VIII sesuai prosedur.


Koordinator TPDI Bandingkan Sikap Pemerintah Tangani Sengketa di Labuan Bajo dan Megamendung
Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019) (AKURAT.CO/Faqih)

AKURAT.CO, Pemerintah dianggap bersikap 'standar ganda' dalam penegakan hukum terkait kasus sengketa lahan 30 Ha di Megamendung, Bogor, Jawa Barat dan klaim pemilikan Pemda Manggarai Barat (Mabar) atas lahan 30 Ha di Toro Lema, Labuan Bajo, Mabar, NTT.

Koordinator TPDI yang juga anggota Peradi, Petrus Selestinus mengatakan, sikap Pemda Bogor terhadap Rizieq Shihab, terkait penguasaan 30 Ha lahan milik PTPN VIII, lebih beradab dan sesuai prosedur. Sebab mekanisme penyelesaian yang ditempuh adalah perdata dan administratif diawali dengan somasi agar Rizieq Shihab segera mengosongkan lahan 30 Ha di Megamendung, Bogor, dengan bukti SHGU No. 299 tanggal 4 Juli 2008 a/n. PTPN VIII.

Sedangkan di NTT, kata dia, dengan kasus posisi yang sama, sikap pemerintah berbeda secara paradoksal, yaitu Kejaksaan Tinggi NTT, menerapkan upaya hukum menuntut pertanggungjawaban Pidana Korupsi dengan dalil lahan seluas 30 Ha di Toro Lema, Batu Kalo, adalah milik Pemda Mabar. Padahal Pemda Mabar tidak memiliki alas hak dan bukti peralihan hak.

"Jika di Megamendung, Bogor, Jawa Barat klaim Pemerintah atas lahan 30,91 Ha yang dikuasai Rizieq Shihab adalah milik PTPN VIII melalui upaya perdata dan administratif, maka di Manggarai Barat, NTT, klaim Kejaksaan Tinggi NTT atas lahan 30 Ha, sebagai milik Pemda Mabar, yang dikuasai beberapa pihak, dengan menggunakan upaya hukum pidana korupsi," kata Petrus dalam keterangan resminya, Rabu (30/12/2020).

Sengketa dan penyelesaiannya, kata dia, masuk ruang lingkup hukum perdata. Kejaksaan Tinggi NTT sangat diperlukan fungsinya sebagai pengacara negara, itupun jika diminta Pemda Mabar.

"Tidak ada korelasi antara dalil kerugian negara yang fiktif dan pemilikan Pemda Mabar juga fiktif, bahkan tidak sesuai dengan wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (KUHAP)," tutur Petrus.

Dia meminta, Kejaksaan Tinggi NTT transparan, Bupati Gusti Ch. Dula juga harus terbuka dan tegas. "Kata kuncinya pada bukti pemilikan lahan atas nama Pemda Mabar 'fiktif' sementara masyarakat kecil di atas lahan kelak diusir dan terancam dibui," tuturnya.[]