Ekonomi

Konektivitas Buruk Hambat Masuknya Investasi


Konektivitas Buruk Hambat Masuknya Investasi
Ilustrasi Investasi (AKURAT.CO/Luqman Hakim Naba)

AKURAT.CO, Peringkat daya saing Indonesia dalam hal kemudahan berbisnis terus mengalami pertumbuhan. Melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pemerintah mengklaim berhasil meningkatkan Easy of Doing Bussines (EoDB) dari peringkat 72 pada tahun 2017 dari posisi Indonesia tersebut naik dari 106 tahun 2015 dan 91 di tahun 2016 silam.

Namun demikian peringkat EoDB Indonesia yang terus tumbuh tak diiringi dengan menyerap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sebab itu, menurut ekonom senior Destry Damayanti pertumbuhan ekonomi meski stabil tapi tidak tumbuh pesat. Karena terhalang situasi global dan domestik yang sangat berat.

"Yang terjadi dalam 3 tahun ini, ada perubahan yang signifikan, struktur ekonomi berubah, pertumbuhan stabil di 5,0%. Sulit untuk tumbuh 7%. Situasinya berat kondisi ekonomi global dan domestik berat," ujar Destri saat ditemui di Jakarta, (14/11).

Lebih jauh Destri menilai meski pemerintah sesumbar akan mengejar target peringkat 40 di bidang Easy of Doing Bussines (EoDB).Namun ia pesimis EoDB akan terus meningkat tanpa didukung dengan konektivitas yang memadai.

Ia melihat pemerintah seakan mengerti betul permasalahan konektivitas yang jelek berdampak pada jeleknya daya saing Indonesia. Karena itu, pemerintah berupaya mengakses konektivitas tersebut dalam rangka meningkatkan daya saing.

"Program pemerintah membangun Indonesia dari ujung ini. Menjadi suatu yang positif, kenapa daya saing jelek? Karena konektivitasnya buruk. Ini sudah di address oleh pemerintah," ungkap dia.

Ke depan ia meminta pemerintah memberikan akses konektivitas, dengan giat membangun infrastruktur terutama dibidang transportasi diberbagai wilayah di Indonesia.

Disamping itu, ia menilai masalah utama terhambatnya investasi untuk masuk adalah masih maraknya korupsi. Ke depan ia meminta pemerintah tidak pandang bulu dalam hal pemberantasan korupsi.

"Masalah utama dari Investor korupsi pemberantasan korupsi pekerjaan rumah (PR) dari pemerintah," tutup dia. []