News

Komunitas Pers Resah, SMSI Akan Gugat KUHP Baru Ke MK

Komunitas Pers Resah, SMSI Akan Gugat KUHP Baru Ke MK

AKURAT.CO Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menilai pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna DPR belum lama ini, terkesan sangat dipaksakan. 

SMSI yang beranggotakan sekitar 2000 perusahaan pers siber akan menggugat pengesahan RKUHP melalui Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Untuk apa terburu-buru disahkan, sementara sosialiasi kepada masyarakat belum maksimal, dan banyaknya masukan dari berbagai elemen masyarakat, terutama Dewan Pers bersama konstituennya, yang belum terakomodir," ujar Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi Ketua Bidang Hukum, Arbitrase, dan Legislasi, Makali Kumar dalam keterangan persnya, kemarin. 

baca juga:

SMSI, lanjut Firdaus, mencermati terdapat masih banyak pasal dalam KUHP yang mengancam HAM, kemerdekaan pers dan demokrasi. "Beberapa pasal juga kami nilai berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers,” tegasnya. 

Meski tidak secara detil menyebut pasal per pasal, SMSI merasa khawatir dengan masih banyaknya pasal bermasalah dalam KUHP yang baru direvisi itu. Di antaranya hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak atas privasi dan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi. 

“Pada prinsipnya, SMSI mendukung pembaruan hukum pidana. Namun semangat kodifikasi dan dekolonialisasi dalam UU KUHP ini, jangan sampai mengandung kriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat, termasuk kebebasan pers,” jelas Firdaus.

SMSI menyayangkan keputusan DPR bersama pemerintah, yang terkesan mengabaikan partisipasi dan masukan masyarakat, terutama komunitas pers. 

UU KUHP yang baru saja disahkan diangga SMSI tidak melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. 

Firdaus menegaskan, SMSI melalui bidang hukum, sejak awal mengkritisi RUU KUHP tersebut. "Bahkan kami aktif bersama konstituen lain di Dewan Pers, untuk melakukan berbagai upaya dalam menyikapi RUU KUHP supaya pasal-pasal yang krusial itu direvisi, supaya tidak bertentangan dengan HAM maupun UU 40/1999 tentang Pers,” paparnya. 

SMSI pun sepakat untuk terus berjuang bersama-sama  dengan Dewan Pers dan konstituen lainnya, termasuk elemen masyarakat di luar komunitas pers, dalam menyikapi pengesahan UU KUHP tersebut. Termasuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam kehidupan yang demokratis, kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia hakiki.

“Seperti pasal 263 dan 264 RKUHP yang sudah disahkan.  Di dalamnya ada kata penyiaran dan berita. Frasa ini akan berpotensi menghambat kemerdekaan pers. SMSI dari awal,  minta untuk dihapus atau dihilangkan dalam RKUHP, karena hal itu sudah diatur dalam UU Pers,” terang Firdaus.

SMSI mencatat pasal-pasal UU KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi, di antaranya, 

1. Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

2. Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

3. Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dihukum tiga tahun.

4. Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong; Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang   tidak lengkap.

5. Pasal 280 yang mengatur tentang Gangguan dan penyesatan proses peradilan.

*6. Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

7. Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan; Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran; Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati; 

8. Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan. []