Ekonomi

Komunikasi Digital Pemerintah Buat Indonesia Sulit Lepas dari Pandemi

komunikasi pemerintah yang kurang baik ditengarai menjadi salah satu utama sulitnya Indonesia lepas dari masa pandemi


Komunikasi Digital Pemerintah Buat Indonesia Sulit Lepas dari Pandemi
Vaksinasi Covid-19 untuk penanganan pandemi Covid-19. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Pakar Komunikasi Digital, Anthony Leong menyatakan komunikasi pemerintah yang kurang baik ditengarai menjadi salah satu utama sulitnya Indonesia lepas dari masa pandemi. Terlebih komunikasi pemerintah selama masa PPKM darurat terus menjadi perhatian masyarakat.

"Komunikasi di media sosial itu bukan hanya sekedar memberikan informasi. Namun ada seni untuk mempengaruhi serta membangun empati. Di masa pandemi seperti ini kita butuh komunikasi media sosial yang mampu membangun empati agar rakyat tergerak untuk bergotong-royong bersama. Sebenarnya masyarakat bisa menerima perihal PPKM kalau komunikasi digital bisa dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Secara garis besar kondisi Covid-19 di Indonesia sudah membaik tapi strategi komunikasi pemerintah perlu lebih komprehensif," papar Anthony di Jakarta (16/8/2021).

Mengingat Indonesia negara yang sangat luas dan besar, tentu sulit untuk menjangkau semuanya satu persatu. Untungnya masyarakat Indonesia kian akrab dengan media sosial ini jadi kunci untuk menyelesaikan pandemi.

Menurutnya, pemerintah Indonesia kini telah menggunakan media sosial namun dalam berkomunikasi masih kurang maksimal. Anthony mengatakan komunikasi media sosial justru sangat efektif untuk digunakan untuk mempengaruhi psikologi masyarakat. 

“Namanya saja darurat, jika dikomunikasikan dengan efektif harusnya dapat mendorong masyarakat untuk memiliki sense of crisis yang sama dengan pemerintah. Nyatanya di berbagai survei dan big data media sosial ada sentimen yang negatif terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini harus diperbaiki bagaimana kita bisa hadirkan tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih baik dan tinggi. Jika itu bisa direalisasikan maka pemerintah juga bisa lebih tenang dalam menjalankan roda pemerintahannya tanpa ada gejolak,” jelas Anthony.

Kegagalan membangun sense of crisis ini menurutnya terjadi karena pemerintah belum beradaptasi dengan pola komunikasi generasi saat ini. Generasi yang saat ini dihadapi pemerintah sudah bukan generasi milenial saja ada generasi Z (yang biasa disebut generasi internet/ zillenial) yang sedari kecil sudah merasakan teknologi seperti internet.

" Porsi generasi Z saat ini menguasai media-media sosial kita dan tanpa sadar ikut mempengaruhi generasi di atasnya yang mungkin kurang melek teknologi. Untuk itu sekarang sangat diperlukan personalized untuk diimplementasikan pemerintah kepada masyarakat sebagai subjek bukan hanya objek semata. Karena kondisi pandemi sekarang semua pihak harus terlibat," terangnya.

Sementara itu untuk model komunikasi generasi Z, para generasi Z memahami komunikasi media sosial seperti komunikasi dengan manusia secara langsung sehingga model komunikasi yang cenderung kaku dan tanpa emosi tidak disukai.

“Generasi Z ini unik karena sedari kecil berinteraksi dengan digital platform, mereka memahami komunikasi di media sosial seperti komunikasi langsung dengan manusia. Mereka juga sangat gemar mencari informasi dari berbagai sumber lain seperti video wawancara dan juga podcast.

Pihaknya pun mengapresiasi Luhut Panjaitan yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi memimpin koordinasi PPKM Mikro Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali yang semakin aktif bercerita di berbagai kanal media tentang suka duka dan upaya pemerintah dalam menangani pandemi.

Sekadar informasi, mayoritas responden tidak puas dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diterapkan oleh pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19. Hanya 14% responden yang merasa puas dengan kebijakan tersebut berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO). Sedangkan 67% responden merasa tidak puas.

Menurut Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam evaluasi penanganan pandemi belum memuaskan publik. Secara umum, publik tidak puas dengan kebijakan PPKM Darurat yang dijalankan pemerintah. 52% menyatakan kesulitan bekerja, 29% dapat bekerja di rumah, 23% dapat memenuhi protokol kesehatan.[]