News

Komnas PA Dorong Jaksa Penuntut Ajukan Kasasi Atas Vonis Banding Terdakwa Pinangki

Pasalnya, vonis tingkat banding itu tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Pinangki


Komnas PA Dorong Jaksa Penuntut Ajukan Kasasi Atas Vonis Banding Terdakwa Pinangki
Terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari, mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, (30/11/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO  Komnas Perempuan menyayangkan adanya pemotongan masa tahanan terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari hingga lebih dari separuh masa tahanannya dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Apalagi, alasan dibalik pengurangan masa tahanan itu karena alasan Pinangki masih memiliki anak berusia 4 tahun. 

Alasan itu tidak dinilai tak berdasar. Sebab, kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

Karena itu, Komnas Perempuan merekomendasikan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan upaya hukum lanjutan ke Mahkamah Agung (MA). 

"Mengingat kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa, dan bahwa ada langkah lain yang dapat dilakukan untuk juga mengurangi dampak sosial budaya dari pemidanaan terhadap terpidana, atas putusan kasus PSM Komnas Perempuan merekomendasikan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi," kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dalam siaran persnya, Jumat (18/6/2021). 

Vonis majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta juga dinilai cenderung terlihat tidak adil. Terutama bila dibandingkan dengan kasus korupsi yang membelit mantan politisi anggota DPR Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh (AS) atau yang akrab disapa Angie.

Pada kasus Angie, MA justru memperberat hukumannya dari 4,5 tahun menjadi 12 tahun penjara dan denda senilai Rp 40 miliar. 

"Upaya kasasi pada kasus PSM diharapkan dapat mengurangi disparitas hukuman, yang dapat berkontribusi pada penguatan kepercayaan pada institusi hukum dan negara pada umumnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi," katanya. 

Dia menjelaskan, keputusan hakim PT mengindikasikan adanya persoalan serius yang lebih dalam pada aspek perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Korupsi, kata dia, merupakan kejahatan yang serius. Karena berdampak sistemik terhadap kesejahteraan rakyat yang terkait dengan pemenuhan hakim dasar warga. 

"Korupsi menjadi perintang utama dalam penghapusan kemiskinan, pemenuhan hak asasi manusia seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur pokok (air bersih, listrik, transportasi), rasa aman, perawatan ibu hamil, pemenuhan gizi ibu dan anak, sampai penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan," ujarnya.[]