News

Komnas HAM Protes Syarat PCR Penerbangan: Bikin Ruwet dan Memberatkan!

Kebijakan pemerintah menyaratkan hasil tes PCR negatif 2x24 jam sebagai syarat mutlak bagi calon penumpang pesawat terbang diprotes Komnas HAM.


Komnas HAM Protes Syarat PCR Penerbangan: Bikin Ruwet dan Memberatkan!
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara (Istimewa)

AKURAT.CO Kebijakan pemerintah menyaratkan hasil tes PCR negatif sebagai syarat mutlak bagi calon penumpang pesawat terbang diprotes oleh Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Apalagi syarat itu berlaku hanya 2x24 jam. 

Bagi dia, kebijakan itu bikin runyam dan memberatkan. Terutama bagi mereka yang mobilitas lintas daerah sangat tinggi.

"Kebijakan baru pemerintah yang mensyaratkan naik pesawat pakai PCR berlaku 2x24 jam itu bikin ruwet dan memberatkan. Apalagi untuk perjalanan singkat 2-3 hari dan frekuensinya tinggi," katanya sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari akun Facebook-nya, Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Dirinya pada Jum'at pagi besok akan bepergian ke Surabaya menggunakan pesawat dan kembali ke Jakarta pada Sabtu malam. Lalu, hari Senin pagi, dia juga akan balik lagi ke Surabaya untuk mulai berkeliling Jawa Timur selama seminggu. Dengan kewajiban PCR yang berlaku 2x24 jam tersebut, kata Beka, menyulitkan dirinya dalam melaksanakan tugas. 

"Supaya bisa terbang besok pagi, hari ini harus PCR. Celakanya masa berlakunya PCR tidak cukup sebagai syarat terbang balik Jakarta. Sehingga sesampainya di Surabaya harus PCR lagi. Bertambah ruwet karena PCR yang kedua ini tidak berlaku juga sebagai syarat penerbangan hari Senin," ujarnya.

Dia menjelaskan, syarat PCR 2x24 jam juga memberatkan. Sebab, tidak semua daerah dengan rute penerbangan punya laboratorium yang memberikan layanan cepat hasil PCR.

Pada kasus lain, ungkap dia, seorang kawannya bercerita, dua bulan lalu berlibur ke satu lokasi wisata, spesimen PCR-nya harus dikirim dulu ke daerah lain sehingga butuh waktu lebih lama.

"Belum lagi kalau bicara soal biaya dan akses. Menurut saya biaya PCR masih bisa diturunkan lagi sehingga lebih terjangkau, bukan hanya sebagai syarat terbang tetapi juga untuk kepentingan 3T (Test, Tracing dan Treatment)," ungkapnya. 

Oleh karenanya, dirinya sangat setuju dengan pendapat politikus PKB Nihayatul Wafiroh yang mendesak agar kebijakan pemerintah itu dibatalkan. Kebijakan syarat PCR itu bisa saja diganti dengan kebijakan lain tanpa harus menanggalkan kewaspadaan terhadap bahaya Covid-19. 

"Karena alasan-alasan di atas, aku setuju dengan sikap dan pendapat anggota DPR RI yang top markotop Nihayatul Wafiroh. Kebijakan PCR 2x24 jam ini harus dibatalkan. Diganti dengan kebijakan lain tanpa harus meninggalkan kewaspadaan kita akan potensi naiknya penyebaran Covid-19," ungkapnya. []