News

Polemik TWK, Komnas HAM Tanggapi Pernyataan Menpan RB Soal Laporan Novel Cs

Komnas HAM sejak 1993 didirikan salah satu mandat utamanya adalah memastikan bahwa penyelenggaraan negara itu sesuai HAM atau tidak


Polemik TWK, Komnas HAM Tanggapi Pernyataan Menpan RB Soal Laporan Novel Cs
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (Akurat.co/Aji Nurmansyah)

AKURAT.CO, Komnas HAM menyatakan memiliki mandat untuk memastikan penyelenggaraan negara sesuai dengan prinsip-prinsin HAM.

Termasuk memeriksa pelaporan yang disampaikan Novel Baswedan Cs atas dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK)

“Komnas HAM sejak 1993 didirikan salah satu mandat utamanya adalah memastikan bahwa penyelenggaraan negara itu sesuai HAM atau tidak,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat konferensi pers usai meminta keterangan pegawai BKN, Rabu (9/6/2021).

Pernyataan Anam tersebut disampaikan untuk merespons sikap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo yang mempertanyakan korelasi antara TWK dan HAM. 

Anam menyatakan bahwa Komnas HAM menerima semua laporan atas dugaan pelanggaran HAM. Sebab dalam kasus HAM, pihak pelapor berhak menentukan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam suatu peristiwa. 

Setelah itu baru Komnas HAM melakukan penyelidikan kemudian menyimpulkan apakah suatu peristiwa yang dilaporkan itu memenuhi unsur pelanggaran HAM atau tidak. 

"Nanti setelah semua keterangan, semua fakta, semua prosedur, kita cek, kita periksa, kita uji dengan ahli baru kita simpulkan,” kata Anam. 

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa tidak ada kaitan antara penyelenggaraan TWK dengan pelanggaran hak asasi manusia. 

“Kami juga mendukung KPK misalnya yang tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusannya (tes) kewarganegaraan itu (dengan) urusan pelanggaran HAM?” kata Tjahjo, dalam rapat dengan Komisi II DPR, Selasa (8/6/2021). 

Tjahjo menilai, TWK merupakan hal yang biasa. Ia membandingkan dengan pengalamannya mengikuti penelitian khusus (litsus) pada era Orde Baru. []