News

Komnas HAM Batal Periksa Ferdy Sambo Hari Ini

Komnas HAM Batal Periksa Ferdy Sambo Hari Ini
Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam memberikan keterangan saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (24/2/2022). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO  Komnas HAM batal memeriksa tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo, hari ini. 

Ferdy belum bisa diperiksa oleh Komnas HAM, karena masih menjalani pemeriksaan oleh Tim Khusus di Mabes Polri. 

Menurut Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, ia telah mendapat informasi dari Timsus Mabes Polri bahwa Ferdy Sambo belum bisa memenuhi panggilan Komnas HAM lantaran masih harus menghadap penyidik Polri untuk pendalaman.

baca juga:

"Baru saja, 20 menit lalu kami dikonfirmasi oleh pak Komjen Agung sebagai ketua tim, beliau mengabarkan ke kami bahwa belum bisa untuk pak Ferdy Sambo memberikan keterangan ke Komnas HAM alasannya adalah teman-teman penyidik sedang mendalami Ferdy Sambo," papar Anam di Kantor Komnas HAM, Kamis (11/08/2022).

Ditanya mengenai adanya kemungkinan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini, Anam mengatakan, Komnas HAM melihat ada beberapa indikasi yang mengarah kepada menguatnya dugaan terjadinya pelanggaran HAM. 

"Dalam kontek kepolisian itu, perusakan TKP. Kalau di kami (Komnas HAM), ya kami perhatikan dan dalami cukup dalam. Pertanyaannya apakah obstruction of justice bagian dari pelanggaran HAM? Pasti bagian dari pelanggaran HAM kalau kami temukan. Kalau ditanyakan apa proses saat ini banyak ditemukan indikasi pelanggaran HAM terkait obstruction of justice? Indikasinya sangat kuat," papar Anam 

Anam melanjutkan, ada banyak indikasi dan rangkaian peristiwa yang menguatkan dugaan  pelanggaran HAM dalam peristiwa itu. Teman-teman Komnas HAM juga mempertebal indikasi adanya pelanggaran HAM yang dialami oleh Brigadir J yang tewas ditembak. 

"Obstruction of justice dalam kontek hukum biasa, terkait perusakan TKP, pengaburan cerita, konteks HAM lebih luas, obstruction of justice memberikan hambatan terhadap proses penegakan hukum. Apakah itu terjadi (pelanggaran HAM)? Kami belum bisa simpulkan. Namun indikasinya kuat terjadi obstruction of justice. Dari mana? Dari banyak (bukti) yang kami temukan," ujarnya. 

Kata Anam, dalam konteks penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), perusakan TKP setelah peristiwa penembakan itu akan erat kaitannya dengan proses hukum setelahnya. Apalagi, Komnas HAM telah banyak mengantongi indikasi-indikasi dari rangkaian bukti yang ada. 

"Kalau dalam bahasa hukum yang dipahami masyarakat, konteks ini terkait bagaimana TKP berubah atau tidak. Makanya kami bilang kalau terkait obstruction of justice, indikasi kuat memang terjadi obstruction of justice dalam konteks HAM," pungkasnya.