Ekonomi

Komisi XI: Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Terus Dilakukan

Komisi XI: Pemulihan ekonomi nasional di 2021, data perlindungan sosial harus diperbaiki. Sehingga perlindungan sosial dapat mencapai sasaran yang diharapkan.


Komisi XI: Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Terus Dilakukan
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto saat memberikan keterangan mengenai pembentukan Panitia Kerja (Panja) di ruang komisi, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Komisi XI akan membentuk Panja untuk pembahasan permasalahan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), AJB Bumiputera 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menyebutkan, dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional tahun 2021, di mana anggaran untuk penanganan pandemi ini, baik untuk kesehatan maupun dorongan sosial maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah dinaikkan, melalui refocusing anggaran alokasi.

Dito mengungkapkan hal tersebut saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran, yang turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Kendal Dico Ganinduto, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan untuk pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021, data perlindungan sosial harus diperbaiki. Sehingga perlindungan sosial dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

“Sekarang masih ada data yang belum tepat, sedang disiapkan oleh teman-teman Kementerian Sosial, sehingga ini bisa menjadi tepat sasaran, dan masyarakat yang berhak mendapatkan bisa mendapatkan bantuan tersebut,” kata Dito lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (27/3/2021).

Dalam kesempatan ini, Bupati Kendal bersama dengan LPEI, dan PIP melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk membantu meningkatkan ekspor di Kendal. Sebab, Kendal merupakan kawasan ekonomi khusus.

Dalam bantuan tersebut LPEI akan memberikan pelatihan dan bantuan-bantuan potensi ekspor yang ada di Kendal ke negara-negara mancanegara, sehingga ekspor bisa ditingkatkan. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan inisiatif dari LPEI guna meningkatkan ekspor daerah.

“Isi dari MoU tersebut ialah LPEI akan melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian akan membantu industri-industri yang ada di Kendal untuk dapat meningkatkan ekspornya ke mancanegara, dalam hal pembiayaan maupun bantuan bantuan teknis. Dengan harapan ekspor yang ada di Kendal bisa berkembang,” ujar Dito.

“Kita mendukung program-program yang ada di Kendal, baik program strategi nasional maupun program-program yang lain guna memulihkan ekonomi di tiap daerah, begitupun pelatihan dan bantuan-bantuan potensi ekspor yang ada di Kendal ke negara-negara mancanegara, sehingga ekspor di Kendal ini bisa ditingkatkan,” harap politisi dapil Jawa Tengah VIII ini.

Di sisi lain, Dito berharap ke depan vaksinasi di Kendal dapat berjalan dengan baik, sehingga herd immunity bisa terbentuk, dan optimisme terhadap ekonomi bisa bergerak dengan baik apabila masyarakat sehat. []

Sumber: DPR RI