Ekonomi

Komisi XI Ingin Pemerintah Mampu Turunkan Rasio Utang Tahun 2022

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengungkapkan agar kedepannya rasio utang terhadap PDB dapat diturunkan


Komisi XI Ingin Pemerintah Mampu Turunkan Rasio Utang Tahun 2022
Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengharapkan agar kedepannya rasio utang terhadap PDB dapat diturunkan, dengan tetap menjaga kualitas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pada Triwulan I-2021, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 0,74%. Sementara, pemerintah telah melakukan pelebaran defisit mencapai 6,3% (PDB) dengan rasio utang ditingkatkan 9,4%.

“Hal tersebut dimaksudkan pemerintah agar kebijakan fiskal lebih responsif dan efektif untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasionall,” ungkap Amir dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang berlangsung secara virtual. 

Pada tahun 2022 mendatang, Pemerintah memperkirakan rasio utang akan berkisar pada angka 43,76% sampai 44,28% dari PDB. Untuk itu, Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja guna membahas manajemen pinjaman dan hibah luar negeri.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan terkait rencana pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri yang akan dilakukan pemerintah. Hal tersebut menjadi krusial mengingat dampak pandemi yang berkepanjangan, mengakibatkan utang pemerintah untuk menutupi defisit keuangan negara juga meningkat.

Defisit APBN Indonesia mengalami kenaikan yang cukup besar pada rentang tahun 2020-2021. Suharso mengatakan hal tersebut kemudian diatasi dengan berbagai hal mulai dari pinjaman luar negeri berupa tunai dan kegiatan, pinjaman dalam negeri, SBN termasuk SUN dan SBSN, dan sumber lainnya.

Perkembangan utang pemerintah mengalami peningkatan menjadi 39,4% (PDB) pada tahun 2020 dari sebelumnya hanya 30,2% (PDB). Secara nominal, stok utang pemerintah memang meningkat tetapi secara tingkat utang, atau rasio utang terhadap PDB, masih di bawah 60% sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003.

“Pengelolaan utang dari tahun ke tahun sudah cukup terjaga. Perkembangan hutang hari ini adalah 39,4% terhadap PDB. Kita lihat bahwa ini masih di bawah yang masih dimungkinkan berdasarkan undang-undang mengenai keuangan negara,” jelasnya.

Sinergi kebijakan fiskal dan sektor riil, dinilai Kepala Bappenas itu, menjadi hal yang sangat diperlukan guna mempertahankan keberlangsungan fiskal tetap terjaga. Debt to service ratio (DSR) memperlihatkan pemanfaatan utang luar negeri pemerintah yang turut menggerakan sektor riil, khususnya ekspor.

Sumber: DPR RI

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co