News

Komisi X DPR: Kebijakan Pemerintah Belum Perpihak kepada Guru Honorer K2 

Komisi X DPR RI: Kebijakan pemerintah khususnya Kemendikbudristek, saat ini belum berpihak kepada guru honorer terutama yang berstatus K2.


Komisi X DPR: Kebijakan Pemerintah Belum Perpihak kepada Guru Honorer K2 
Ketua Komisi X Syaiful Huda (Istimewa)

AKURAT.CO Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, kebijakan pemerintah khususnya Kemendikbudristek, saat ini belum berpihak kepada guru honorer terutama yang berstatus K2. 

Syaiful mengatakan, Kemendikbudristek saat ini bersembunyi di balik narasi kualitas guru yang dianggap belum ada di dalam tenaga pendidik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Hal tersebut berdampak pada kebijakan yang mengarah pada upaya penggantian guru senior dengan tenaga pendidik baru yang sesuai dengan kebutuhan Kemendikbudristek. 

Hal tersebut disampaikan oleh Syaiful saat menjadi narasumber dalam talkshow virtual bertajuk "Cerita Guru Honorer" yang disiarkan langsung di kanal YouTube MNC Trijaya, Sabtu (27/11/2021). 

"Seringkali mas Nadiem (Mendikbudristek) dengan di balik narasi 'butuh guru yang berkualitas' dan seterusnya, karena itu seolah-olah guru eksisting yang sekarang tidak berkualitas. Risikonya, seluruh kebijakan hampir tidak ada yang berpihak kepada guru honorer, terlebih misalnya yang sudah masuk kategori K2," terang Syaiful dalam kesempatan tersebut. 

Syaiful menambahkan, guru honorer kategori K2 adalah amanat undang-undang yang mestinya diprioritaskan oleh pemerintah. 

"(Guru) kategori K2 itu kan sudah mandat dari PP 48 (tahun 2005). Nah bagaimana PP yang mengamanatkan secepatnya K2 dituntaskan tapi pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud tidak (segera) menuntaskan. Jadi sekali lagi Kemendikbud tidak boleh bersikap netral dan berlindung di balik kualitas dan kompetensi guru," tandas politikus PKB tersebut.

Ia juga mengatakan, pemerintah memiliki banyak opsi untuk menyeleseaikan permasalahan kesejahteraan guru. Selain dengan membuat kebijakan yang berpihak pada guru honorer yang sudah lama mengabdi, pemerintah, khususnya presiden dapat mengeluarkan Perpres yang mengatur gaji minimum guru. 

Hal tersebut menurut Syaiful dapat dilakukan untuk menunjukkan keseriusan komitmen pemerintah dalam menyejahterakan para guru. 

"Sebenarnya banyak opsi yang bisa dilakukan pemerintah termasuk Presiden. Salah satunya keluarkan Perpres standarisasi gaji guru seluruh Indonesia," katanya.