News

Komisi VIII: Jangan Ada Tindakan Represif Aparat Keamanan Bagi Warga yang Menggelar Salat Ied


Komisi VIII: Jangan Ada Tindakan Represif Aparat Keamanan Bagi Warga yang Menggelar Salat Ied
Ketua Komisi VIII Yandri Susanto saat memimpin jalannya rapat kerja dengan Menteri Agama pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi sebesar Rp35,2 juta atau sama dengan tahun 2019 lalu. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Aparat keamanan diminta tidak melakukan tindakan represif, apabila menemukan masyarakat yang menggelar Salat Idul Fitri berjemaah di lapangan. Hal itu lebih baik diselesaikan dengan cara berdialog bukan melalui kekerasan.

Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto dalam keterangannya yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kementerian Agama, Jumat (22/5/2020).

Dalam hal ini, ia menegaskan, pihaknya mendukung aturan yang diputuskan pemerintah serta organisasi masyarakat Islam lainnya kepada umat muslim untuk beribadah di rumah demi memutus rantai penyebaran Virus Corona atau Covid-19.

"Namun, jika nanti 1 Syawal 1441 Hijriah ada warga atau umat kita yang tetap salat di lapangan ataupun di rumah mohon kiranya kami dari DPR mengharapkan tidak ada tindakan represif dari aparat keamanan," ungkap Yandri.

Ia juga sempat membandingkan dengan pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan yang tetap ramai didatangi masyarakat dan tidak menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Yandri mengadu kepada Menteri Agama Fachrul Razi yang tengah berada di sampingnya.

Yandri mengatakan pada Fachrul, mal dan pasar tetap dibiarkan buka bahkan dalam waktu yang lama. Akan tetapi tidak ada pembubaran yang dilakukan oleh aparat keamanan.

"Walaupun kita memang harus satu kata Corona adalah musuh kita bersama, Corona harus kita hadapi secara bersama maka kami juga berharap ketegasan pemerintah untuk menegakkan protokol Corona ini," ujarnya.

Yandri pun sependapat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sudah menetapkan fatwa untuk pelaksanaan Salat Idul Fitri di tengah pandemi Covid-19. Dalam fatwanya disebutkan, apabila Salat Idulfitri di masjid atau di lapangan boleh dilakukan masyarakat yang berada di zona hijau dan diyakini tidak akan menimbulkan penularan virus baru.

"Jadi kalau pasar boleh dibuka, mal boleh buka, saya kira kalau ada umat Islam yang dengan keyakinannya insyaAllah daerah zona hijau tidak ada yang terpapar Covid-19 maka mohon kiranya tidak dibubarkan," ujarnya.

"Atau tidak ada tindakan represif baik dari pihak polisi, tentara, aparat lurah, desa, camat bupati, wali kota dan sebagainya," tukasnya.[]