News

Komisi VIII DPR Minta Lombok Barat Tidak Gunakan Politik Identitas Dalam Beragama

Komisi VIII DPR RI juga Menggali dan menyerap aspirasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Moderasi Beragama dan pembangunan


Komisi VIII DPR Minta Lombok Barat Tidak Gunakan Politik Identitas Dalam Beragama
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Diah Pitaloka (Dok. DPR RI)

AKURAT.CO  Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Nusa Tenggara Barat, Diah Pitaloka meminta seluruh pihak yang bertikai di Lombok Barat untuk tidak mengulangi lagi kejadian yang terjadi pada malam takbiran lalu. 

Diah juga meminta agar seluruh pihak tidak menggunakan politik identitas juga dapat merekonsiliasi dalam menghadapi suatu perbedaan pada sebuah masalah. 

"Ini yang kita garis bawahi untuk tidak terulang lagi dan yang kedua mungkin juga kita ingin supaya ada aturan atau klausul dalam pemilihan kepala desa untuk tidak menggunakan politik identitas dan rekonsiliasi ini ya kita di Kementerian Sosial juga memberikan bantuan forum keserasian sosial yang sekarang juga semua proses nya sudah mulai berjalan ya baik dengan pendekatan musyawarah, pendekatan saling bantu dan juga ada tradisi juga gitu ya yang diketengahkan atau diadakan bersama antara umat islam dan umat buddha dan pada dasarnya ya disepakati dalam forum ini oleh berbagai pihak bahwa ini bukan konflik sara melainkan konflik yang berangkat dari pemilihan kepala desa,"ujarnya saat membahas mengenai “Implementasi Moderasi Beragama di Provinsi NTB”. Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (23/05/2022). 

baca juga:

Kunjungan ini untuk Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan program dan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkait pembangunan kehidupan beragama di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Tujuan kunspek ini juga untuk mengetahui implementasi program Moderasi Beragama di Kabuaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Untuk mendapatkan informasi dan penjelasan faktual terkait konflik bernuansa SARA yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat serta upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian konflik tersebut. 

Komisi VIII DPR RI juga menggali dan menyerap aspirasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Moderasi Beragama dan pembangunan kehidupan keagamaan di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Salah satu poin lenting yang juga menjadi landasan atas kunjungan ini adalah adanya kejadian pembakaran rumah warga di malam takbiran yang terjadi di Dusun Ganjar Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang memicu kerusuhan antar umat beragama. 

Dalam kesempatan tersebut, Diah juga meminta seluruh pihak dapat bersama-sama memperbaiki diri  dan mereview masin-masing diluar dari pendekatan dari Kementerian terkait. 

Kepada Kementerian Agama RI, Diah meminta agar program moderasi beragama dapat segera dikembangkan kepada forum moderasi antar umat beragama,mengingat implementasi di lapangan ada di tangan para tokoh-tokoh agama yang ada di dalam  forum-forum tersebut. 

"Tokoh-tokoh agama sudah menunggu bahwa program moderasi kerukunan umat beragama ini bisa berjalan ditengah masyrakat, tidak hanya di internal kementerian agama tapi juga ditengah masyarakat, karena forum-forum dialog seperti ini lah yang kita harapkan bisa membangun pertukaran perspektif gitu ya, bisa membangun silahturahmi, bisa membangun ya kesatuan gitu ya karena Indonesia ini kan berangkat dari persatuan, dan kita juga ingin persatuan itu menjadi modal bagi kita untuk bermuara pada cita-cita nasional kita bersama,"tandasnya. 

Sementara, Anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis menyarankan, meskipun persoalan di Lombok Barat sudah dapat ditangani, namun butuh sikap yang cukup tegas dan dapat merangkul seluruh pihak, mengingat persoalan perbedaan pendapat antar umat beragama tidak bisa dianggap kecil apalagi menutup mata pada persoalan ini. 

"Namun hal ini harus kita sikapi karena bagaimanapun kita tidak bisa menutup mata ini kan adalah perbedaan pendapat dari dua agama yang berbeda dan saya berharap mudah-mudahan kedepan permasalahan ini tidak akan terjadi lagi, " ungkapnya. 

"Dan tadi juga kita banyak menerima masukan-masukan bahwa kementerian agama harus berperan aktif dalam rangka moderasi agama dan moderasi agama itu kan budgetnya ada, kita anggarkan di DPR dan cukup gede, nanti kita ketika kita melakukan rapat kerja dengan kementeriaan agama kita minta penjelasan bahwa anggaran untuk modernisasi beragama ini bagaimana turunnya kebawah,"tutupnya. 

Turut Hadir dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Nusa Tenggara Barat, My Esti Wijayati, Ina Ammania, Rachmat Hidayat (F-PDIP), Hasan Basri Agus (F-PG), Nur Huda dan Anisah Syakur (F-PKB) [TIM].