News

Komisi VIII Desak Kemensos Segera Cairkan Dana Perlindungan Sosial untuk Masyarakat Terdampak Covid-19


Komisi VIII Desak Kemensos Segera Cairkan Dana Perlindungan Sosial untuk Masyarakat Terdampak Covid-19
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar TB Ace Hasan Sadzili saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Legislasi yang bertajuk (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzilly mendorong pemerintah melalui Kementerian Sosial segara mencairkan dana perlindungan sosial kepada masyarakat lantaran wabah pandemi virus corona atau COVID-19 yang semakin akut.

"Kementerian Sosial RI untuk segera mencairkan program bantuan perlindungan sosial antara lain PKH (Program Keluarga Harapan) yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat; Kartu Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima; pemberian Sembako di wilayah Jabodetabek serta usulan Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," kata Ace kepada awak media, Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Lebih lanjut, Ace juga menyarankan langkah-langkah ikhwal pencairan bantuan sosial terkait COVID-19 itu. Diantaranya, harus dilakukan pemutakhiran data kembali untuk penerima bantuan perlindungan sosial harus dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Kepala Desa atau Kelurahan dan Satgas Covid 19 di daerah dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi VIII DPR RI sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing sebagai bentuk pengawasan.

"Kedua, dalam pembagian BLT dan program2 bantuan sosial lainnya, Kementerian Sosial agar memperhatikan Protokol kesehatan Covid-19 terutama social atau physical distancing, agar tidak menimbulkan persebaran Covid 19," kata Ace.

Ketiga, pencairan program Bantuan Perlindungan Sosial harus segera dilakukan sesegera mungkin dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan momentum menghadapi mudik, bulan Ramadhan dan Idul Fitri. 

"Keempat, perlu adanya sinergi dan sinkronisasi program perlindungan sosial antara Kementerian Sosial dengan program bantuan sosial yang dilakukan Kementerian terkait, terutama Kementerian Desa, dan Pemerintah Daerah," tandas dia.[]