Ekonomi

Komisi VII Minta Pemerintah Cabut Izin Sorikmas Mining Gara-Gara Hal Ini

Adapun dari kesimpulan tersebut ditemukan bahwa Sorikmas Mining sudah mendapatkan izin KK selama 24 tahun tetapi belum melakukan aktivitas produksi.


Komisi VII Minta Pemerintah Cabut Izin Sorikmas Mining Gara-Gara Hal Ini
Ilustrasi tambang (mining.com)

AKURAT.CO, DPR RI Komisi VII merekomendasikan Dirjen Minerba Kementerian ESDM mencabut izin operasi PT Sorikmas Mining yang belum melakukan kegiatan produksi selama 24 tahun. 

Hal tersebut keputusan komisi VII saat  kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi VII dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Ridwan Djamaluddin serta diiikuti oleh Presiden Direktur Sorikmas Mining Boyke Poerbaya Abidin. 

"Komisi VII DPR RI merekomendasikan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk mencabut izin operasi PT Sorikmas Mining mengingat dalam kurun waktu 24 tahun pihak perusahaan belum melakukan kegiatan produksi apapun," kata Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman saat membacakan kesimpulan RDP, Senin (23/5/2022).

Adapun dari kesimpulan tersebut ditemukan bahwa Sorikmas Mining sudah mendapatkan izin kontrak karya (KK) selama 24 tahun tetapi belum melakukan aktivitas produksi.

Kedua, Sorikmas Mining sudah melakukan aktivitas penelantaran KK seluas 201.600 ha tanpa adanya kegiatan produksi sehingga merugikan masyarkat sekitar.

Ketiga, telah terjadi kegiatan ilegal mining yang berdampak pada kerusakan lingkungan akibat penelantaran Kontrak Karya (KK) Sorikmas Mining.

Komisi VII juga meminta Dirjen Minerba untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang dilakukan pemegang perizinan berusaha di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu Komisi VII meminta Dirje Minerba untuk menertibakna kegiatan-kegiatan pertambangan ilegal yang ada di wilayah izin usaha pertambangan, misalnya dengan pemberian rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun pembentikan koperasi-koperasi.[]