Ekonomi

Komisi VI Ingin Bulog Jadi Lembaga ‘Buffer Stock Policy’

Komisi VI Ingin Bulog Jadi Lembaga ‘Buffer Stock Policy’
Illustrasi (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mendapati bahwa sebenarnya komoditas beras di Kompleks Pergudangan Badan Urusan Logistik (Bulog) hanya mencakup dua atau tiga persen dari konsumsi nasional.

Ia menginginkan agar Bulog dapat berperan kembali menjadi lembaga buffer stock policy yang dulu sebenarnya pernah berjalan.

“Komisi VI DPR RI ingin mengecek kesiapan Bulog sebagai salah satu BUMN yang menjaga stabilitas atau ketersediaan pangan khususnya di bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri nanti. Kita membutuhkan peran dari lembaga buffer stock policy yang dulu sebenarnya dijalankan oleh Bulog, karena saat ini kita menghadapi tangan-tangan negara yang kelihatannya kurang bisa untuk pengendalian harga, seperti di minyak goreng dan juga di komoditas lainnya," kata Martin usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau Kompleks Pergudangan Bulog, Bandung, Jawa Barat. 

baca juga:

Politisi Partai Nasdem itu meminta kepada Direksi Bulog untuk mengevaluasi peran-peran seperti apa yang sudah dijalankan sekarang dan apa yang masih belum maksimal.

Komisi VI DPR RI pun memiliki aspirasi terkait ketersedian pangan dan akan membahas lembaga buffer stock policy tersebut yakni peran Bulog yang seperti dulu serta akan me-review kembali peran Bulog di masa depan.

Sebelumnya Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengatakan bahwa tahun 2021 Bulog sudah menyerap 1,2 juta ton beras kemudian di tahun 2022 baru menyerap 73.000 ton beras dengan alasan karena memang belum masuk masa panen dan yang kedua harga gabah kering panen di petani masih tinggi yakni Rp4.700 per kilogram.

Sumber: DPR RI