Ekonomi

Komisi VI DPR: Jangan Asal Tuduh Rente, Bulog Sendiri yang Impor Beras

Komisi VI DPR: Jangan Asal Tuduh Rente, Bulog Sendiri yang Impor Beras
Para pekerja saat mengangkut beras lokal kualitas super dari dalam truk untuk dinaikan kedalam kapal pinisi yang didistribusikan ke Bangka Belitung di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Selasa (11/9/2018). Pemerintah melalui kementrian perdagangan telah mengeluarkan tiga kali izin impor beras dari Thailand kepada Bulog. Pertama pada bulan Januari sebanyak 500 ribu ton, kemudian fase kedua 500 ribu dan saat ini sebanyak 1 juta ton. Sehingga, total izin impor yang telah dikeluarkan Kemendag be (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Menyikapi rencana pemerintah mengimpor beras satu juta ton, tahun ini, tidak bisa dilihat secara sepotong-potong saja. Melainkan harus dilihat sebagai sebuah perencanaan dan antisipasi menghadapi ketidakpastian di Indonesia. 

Hal ini ditekankan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Menurut anggota DPR yang akrab disapa Demer ini, Bulog seharusnya mengerti tentang tupoksinya.

“Tupoksi Bulog itu menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dengan petani. Masyarakat tidak boleh terlalu rugi karena membeli beras terlalu mahal atau malah tidak ada sementara beras petani harus dibeli dengan harga wajar,” ungkap Demer, kepada media, Kamis (25/3/2021).

Tentang rencana pemerintah sendiri, politisi asal Bali itu melihat suatu yang penting dan diperlukan.

“Selama ini kita harus akui, bahwa negara kita selalu impor beras. Ini terjadi karena kebutuhan dari masyarakat itu lebih dari apa yang dihasilkan oleh petani. Kita belum bisa swasembada,” kata Demer. 

Melihat data dari BMKG yang menyatakan ke depan akan terdapat potensi bencana yang dialami Indonesia, Demer menilai perencanaan itu makin penting.

Selain itu pandemi Covid-19 juga membuat produktivitas serta distribusi bahan pangan bisa menjadi kendala. Selama masa pandemi Covid-19, Demer melihat banyak orang yang menahan barang kebutuhan pokok. 

Demer juga menyayangkan sikap beberapa pihak yang langsung menyalahkan dan mempermasalahkan rencana pemerintah tersebut.

"Ini baru rencana saja dipermasalahkan. Padahal kita bernegara itu harus selalu ada perencanaan,” tambah Demer.

Denny Iswanto

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu