News

Komisi VI DPR: Hentikan Politisasi Isu Impor Baja

Menurut politikus senior Partai Golkar yang biasa dipanggil Demer tersebut, ada dua hal yang melandasi kebijakan impor baja. 


Komisi VI DPR: Hentikan Politisasi Isu Impor Baja
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih (Dpr.go.id)

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengatakan, Indonesia jangan tabu terhadap impor, dengan catatan kebijakan teersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan rantai produksi. 

Menurut politikus senior Partai Golkar yang biasa dipanggil Demer tersebut, ada dua hal yang melandasi kebijakan impor baja. 

Pertama adalah isu pasokan dan yang kedua adalah isu keberpihakan pemerintah. Isu pasokan, lanjut Demer, terkait dengan investasi Blast Furnace di Krakatau Steel yang gagal berproduksi. Hal ini menyebabkan kurangnya suplai pasok baja dalam negeri. 

"Karena kondisi tersebut, impor baja adalah salah satu jalan tidak terhentinya rantai produksi industri hilir seperti otomotif, alat rumah tangga, konstruksi dan Industri turunan baja lainnya," katanya dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Sementara dilihat dari keberpihakan pemerintah, kebijakan impor baja adalah untuk memastikan ketersediaan pasokan mengikuti naiknya permintaan di dalam negeri seiring pemulihan ekonomi secara nasional.

Sebagai informasi, ujar Anggota DPR dari dapil Bali tersebut, kapasitas produksi baja nasional masih lebih rendah ketimbang kapasitas sektor industri penggunanya. Namun Komisi VI DPR tetap akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan agar produksi baja nasional dilindungi dan diutamakan penyerapannya terlebih dahulu. 

"Jadi anggapan adanya serbuan impor baja yang membangkrutkan industri baja nasional dianggap tidak tepat," jelasnya.

Pernyataan Wakil Ketua Komisi VI ini dinilai sebagai respon dari pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI Kamis (2/12/2021) di beberapa media yang mengatakan Krakatau Steel akan bangkrut pada 31 Desember 2021 ini jika tidak melakukan sejumlah langkah-langkah yang disampaikan oleh Menteri BUMN.

Pernyataan tersebut mengundang banyak reaksi dan berdampak buruk terhadap harga saham KRAS. Dua hari berturut-turut dari tanggal 6-7 Desember 2021 harga saham KRAS anjlok 12,92 persen.