Ekonomi

Komisi VI Desak Kemenkop UKM Evaluasi Penyaluran BPUM

Anggota Komisi VI DPR RI agar Kemenkop UKM dapat menyalurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) secara tepat sasaran


Komisi VI Desak Kemenkop UKM Evaluasi Penyaluran BPUM
Anggota Komisi VI DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti (kabartuban.com)

AKURAT.CO Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Haeny Relawati Rini Widyastuti berharap agar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dapat menyalurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) secara tepat sasaran.

Haeny mengatakan perlu dilakukan evaluasi dan monitoring (monev) lebih lanjut guna memastikan BPUM disalurkan tepat peruntukkannya.

"Kami dari Komisi VI DPR RI berharap Kemenkop UKM ini akan mengevaluasi secara detail, apakah bantuan ini akan menguatkan bahwa dana-dana tersebut dilakukan untuk mempertahankan dan lebih memproduktivitaskan pelaku UKM," jelas Haeny saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Kemenkop UKM, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), PT. Pegadaian, dan PT. Pupuk Indonesia.

Ia menambahkan dengan adanya BPUM dapat menciptakan lapangan kerja yang baru, khususnya bagi pelaku UMKM. Haeny menyarankan agar monev dari penyaluran BPUM ini, tidak hanya dilakukan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), namun juga oleh Kemenkop UKM itu sendiri yang hasilnya diinformasikan kepada daerah.

"Dengan tersampaikannya data-data tersebut ke daerah, maka diharapkan daerah dapat turut menyukseskan program BPUM agar tepat sasaran," tandas Haeny.

Di sisi lain, politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti mengenai salah satu persyaratan penerima BPUM, yaitu harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dinilai belum bisa berjalan semestinya.

"Bagaimana pengisian dan kewajiban selaku wajib pajak, khususnya pelaku usaha mikro, walau tidak semuanya, masih ada yang belum mampu," papar Haeny.

Oleh karena itu, sambung Haeny, selain menyalurkan dana-dana strategis, DPR RI bersama pemerintah akan bersinergi dalam melakukan penguatan dan keberpihakan terhadap para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, hingga menyentuh aspek-aspek non-financial.

Sumber: DPR RI