News

Komisi V DPR RI Minta Kemenhub Perketat Pengawasan di Seluruh Bandara

Agar Kemenhub dan kementerian terkait mengusut kasus-kasus terjadi di bandara, seperti mafia karantina dan oknum-oknum petugas yang terlibat.


Komisi V DPR RI Minta Kemenhub Perketat Pengawasan di Seluruh Bandara
Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pengelola Bandara untuk lebih memperketat pengawasan di bandara di seluruh Indonesia pada masa Covid-19 ini.

"Kita sangat menyayangkan adanya kasus Mafia Karantina yang meloloskan 5 orang Warga Negara India belum lama ini. Kemudian kami juga mendengar ada penumpang positif yang lolos di pemeriksaan di Bandara," jelas Aras sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dari berita parlemen, Jumat (7/5/2021).

Seharusnya, kata Aras, sebagai bandara internasional dan menjadi pintu masuk bagi WNA ke Ibu Kota Negara, Bandara Soetta harus memiliki pemeriksaan yang ekstra ketat.

"Inikan pintu gerbangnya Indonesia. Jika pintu gerbangnya aja bobrok, orang asing akan seenaknya masuk ke negara kita, mudah memasukan barang terlarang, mencuri dan lain sebagainya. Termasuk orang yang terpapar Covid-19 bisa leluasa masuk ke negara kita," urainya.

Selain itu, Aras juga meminta agar pemerintah dalam hal ini Kemenhub dan kementerian terkait, mengevaluasi dan segera memperketat pemeriksaan di bandara.

"Terutama di masa Pandemi Covid-19 ini, kita lihat beberapa negara tetangga sedang mengalami kasus peningkatan kasus seperti Tsunami Covid-19 di India," jelas Politisi Fraksi PPP ini.

Ia mengiatkan, agar Kemenhub dan kementerian terkait mengusut kasus-kasus terjadi di bandara, seperti mafia karantina dan oknum-oknum petugas yang terlibat.

"Dengan ditemukan kasus mafia karantina dan lolosnya penumpang yang positif kemarin itu tidak menutup kemungkinan adanya mafia lain, bahkan lebih besar. Kami ingin ini diusut tuntas," pungkasnya.

Diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan survei terkait kebijakan larangan mudik lebaran tahun ini. Hasil survei diungkapkan BKS, sapaan akrab Budi Karya Sumadi, dalam acara FMB9 "Jaga Keluarga, Tidak Mudik" yang berlangsung virtual, Rabu (5/5/2021).

"Kita melakukan survei, survei daerah mana saja yang ditujukan untuk mudik. Daerah-daerah yang dituju untuk mudik itu adalah Jawa Tengah lebih dari 30%, Jawa Barat lebih dari 20%, setelah itu Jawa Timur, Banten dan sekitarnya, diikuti Lampung, Sumsel dan sebagainya," ujarnya.

"Dan mereka rata-rata menggunakan moda angkutan mobil paling banyak setelah itu motor. Nah berarti para gubernur harus melakukan suatu koordinasi dengan baik," lanjutnya.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co