News

Komisi IX Minta Pemerintah Pastikan Stok Vaksin Dalam Negeri Aman

Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan stok vaksin dalam negeri aman dan memprioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah.


Komisi IX Minta Pemerintah Pastikan Stok Vaksin Dalam Negeri Aman
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memastikan stok vaksin dalam negeri aman dan memprioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah. Menurut Netty, pemerintah harus memiliki strategi dan upaya ekstra guna mencukupi kebutuhan vaksin.

"Bagaimana pemerintah mewujudkan target 3-5 juta dosis suntikan per hari, jika stok vaksin kurang? Bahkan beberapa daerah sudah mengeluhkan kekosongan vaksin. Jangan sampai kekosongan vaksin menjadi hambatan dalam percepatan herd immunity," kata Netty dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/8/2021) malam.

Politisi PKS itu meminta, supaya dilakukan percepatan pengadaan vaksin, antara lain melalui skema vaksin hibah dari World Health Organization (WHO) atau negara sahabat lainnya.

"Optimalkan peran sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin gratis," ujarnya.

Selain itu, Netty mendorong agar pemerintah meningkatkan kapasitas produksi vaksin dalam negeri dengan mengolah vaksin bentuk bulk.

"Indonesia membutuhkan jumlah vaksin yang sangat besar. Pemerintah harus mendorong industri farmasi dalam negeri meningkatkan kapasitas produksi agar vaksin dalam bentuk bulk bisa segera diolah menjadi vaksin siap suntik,” terangnya.

Sementara itu, terkait info stok vaksin di sejumlah daerah  yang dilaporkan mulai menipis, bahkan ada yang sudah habis, Netty meminta pemerintah memeriksa proses distribusi vaksin.

"Pastikan penyaluran vaksin  merata dan berbasis pada risiko dan target prioritas atau public health (kesehatan masyarakat), bukan pada ekonomi maupun politik. Jangan  salahgunakan distribusi vaksin pada hal-hal selain kepentingan kesehatan masyarakat. Prioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah,” tegasnya.

Netty juga mengatakan bahwa saat ini tingginya risiko dan angka kasus tidak hanya terjadi di Jawa-Bali. Sebab itu, dia mendesak agar daerah di luar Jawa-Bali juga harus mendapat perhatian yang proporsional  dalam pendistribusian vaksin.