News

Komisi III Fraksi Golkar Setuju RUU Hukum Perdata Dibahas Bersama Pemerintah

Dengan kondisi saat ini hukum acara perdata harus berlaku di seluruh Indonesia.


Komisi III Fraksi Golkar Setuju RUU Hukum Perdata Dibahas Bersama Pemerintah
rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2022). (Youtube DPR RI)

AKURAT.CO, Komisi III Fraksi Partai Golkar DPR RI setuju terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata ditindaklanjuti pada pembahasan tingkat pertama.

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi III Fraksi Partai Golkar Andi Rio Idris Padjalangi saat rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2022).

"Berdasarkan pertimbangan diatas maka Fraksi Golkar DPR RI menyatakan setuju terhadap rancanan UU acara perdata untuk ditindaklanjukan pada pembahasan tingkat pertama di komisi III DPR RI," ujarnya.

baca juga:

Lebih lanjut, Andi mengatakan,dengan kondisi saat ini hukum acara perdata harus berlaku di seluruh Indonesia. Dia mengatakan, hukum perdata berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa membedakan golongan.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan hukum acara perdata masih bersifat dualistis atau mengadung dualisme hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan di Jawa dan Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa dan Madura," terangnya.

Dalam kenyataannya, ungkap Andi, keberlakuan hukum acara perdata saat ini banyak menimbulkan persoalan di masyarakat. Masyarakat pencari keadilan sering menemukan proses yang panjang dan berbelit-belit.

"Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan ini tidak mencerminkan asas sederhana cepat dan biaya ringan serta penerapan prinsip asas asas umum peradilan yang baik atau asas-asas hukum acara yang baik," ungkapnya. 

Andi menuturkan, bedasarkan pengalaman masyarakat Fraksi Partai Golkar DPR RI berpendapat betapa pentingnya disusun suatu peraturan tentang hukum acara perdata nasional untuk mewujudkan sistim pradilan bidang yang optimal, akuntabel dan berkeadilan.

"Selaras dan sebangun serta mengacu pada cita-cita luhur bangsa Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.

Untuk itu, Fraksi Partai Golkar DPR RI berharap dengan hadirnya RUU Hukum Acara Perdata dapat menjawab kebutuhan hukum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak pelayanan yang disediakan pengadilan serta memahami proses penyelesaian perkara dengan lebih mudah.

"Pandangan Fraksi Partai Golkar DPR RI RUU hukum acara perdata merupakan upaya bangsa yang bermuara pada penegakan hukum yang berkeadilan, konsistensi dan penguatan pembangunan sistem hukum nasional dibidang perdata data pemantapan kesinambungan dalam keseluruhan proses peradilan," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut ada sejumlah substansi amandemen yang disiapkan pemerintah, dua di antaranya terkait dengan penguatan dan penambahan norma dalam UU Hukum Acara Perdata.

Adapun materi penguatan yang digagas Yasonna Cs antara lain terkait dengan pihak-pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan, jangka waktu pengiriman permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi.

Selanjutnya kepastian waktu penyerahan salinan putusan kasasi ke pengadilan, kepastian waktu salinan putusan kasasi kepada para pihak berperkara, syarat kondisi ketika MA ingin mendengar sendiri para pijak, batas waktu PK ke MA, dan reformulasi pemeriksaan perkara secara singkat.[]