News

Komisi III DPR RI Usul Pembentukan Panja Penegakan Hukum Untuk Dalami Kasus Importasi Emas

Kasus importasi emas sangat merugikan dan berpengaruh besar pada penerimaan negara.


Komisi III DPR RI Usul Pembentukan Panja Penegakan Hukum Untuk Dalami Kasus Importasi Emas
Ketua Komisi III F-PDIP Herman Hery, Wakil Ketua Komisi III F-PAN Sarifuddin Sudding dan Anggota Komisi III F-PPP Arsul Sani saat konferensi pers delapan Calon Hakim Agung & Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (MA) yang lolos di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020). (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO, Komisi III DPR RI langsung merespon dugaan skandal importasi emas dan kasus-kasus lain di Bea Cukai dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) penegakan hukum.

Usulan itu disampaikan Ketua Komisi III Herman Hery saat Rapat Kerja dengan Jaksa Agung Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senin (14/6/2021).

Legislator PDIP menyebut kasus importasi emas sangat merugikan dan berpengaruh besar pada penerimaan negara. Nantinya, kata Herman Hery, dalam Panja nanti komisi III akan menguliti celah-celah yang bisa mengurangi penerimaan negara.

“Pada kesempatan ini akan mengusulkan pada Komisi III untuk yang disampaikan tadi tentang penyelewengan penerimaan negara kami akan bentuk panja penegakan hukum. Kami akan mengundang Jampidsus dan Dirjen Bea Cukai untuk kami mendapatkan penjelasan yang utuh, agar tidak menjadi fitnah di antara kita,” kata Herman Hery.

Karena itu, Herman Hery meminta Jaksa Agung dan jajarannya tak gentar mengusut penyimpangan di Ditjen Bea Cukai. Mulai kasus importasi tekstil hingga skandal impor emas.

“Lagi-lagi penerimaan negara, manipulasi. Nah kami berharap Kejagung tidak gentar untuk terus menyelidiki,” kata Herman.

Beberapa anggota Komisi III menyampaikan sejumlah kasus yang menyeret Bea Cukai. Salah satunya diungkap anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan.

Arteria mengungkap dugaan penggelapan emas dilakukan petinggi Bea Cukai di Bandara Soekarno Hatta. Impor emas tersebut dilakukan oleh delapan perusahaan melalui Bandara Soekarno Hatta dengan nilai 47,1 triliun. 

Dari laporan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu impor emas itu dikenakan bea masuk 0 persen, padahal seharusnya dikenakan 5 persen. 

Menanggapi dugaan skandal importasi emas di Bea Cukai, Jaksa Agung mengatakan bahwa Kejaksaan telah memulai melakukan pengasan terhadap penerimaan negara.

"Terima Kasih Pak Arteria, bahwa langkah kami mengawasi penerimaan negara (Kasus Bea Cukai) itu kami sudah memulai," kata Jaksa Agung. []