News

Komisi III DPR RI Sambut Baik Surat Edaran Kapolri Soal Pedoman Penerapan UU ITE

Komisi III DPR RI Sambut Baik Surat Edaran Kapolri Soal Pedoman Penerapan UU ITE


Komisi III DPR RI Sambut Baik Surat Edaran Kapolri Soal Pedoman Penerapan UU ITE
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

AKURAT.CO, Anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo menyambut baik Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait pedoman bagi penyidik Polri dalam tangani kasus Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ia menilai surat tersebut memiliki semangat konstruktif terhadap demokrasi dan hak berekspresi masyarakat Indonesia. 

"Surat Edaran Kapolri tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital yang bersih, sehat dan produktif, memiliki spirit yang sangat konstruktif terhadap demokrasi," ujar Heru dalam siaran persnya, Rabu (24/2/2021). 

Menurutnya, Polri memang harus mengambil langkah tepat agar tidak ada upaya kriminalisasi, namun tetap menjamin ruang digital tetap produktif, bersih, sehat, dan beretika. 

Bahkan, dia menyebut, ada salah satu pedoman di surat edaran tersebut yang perlu digaris bawahi yaitu mengenai perkara yang sifatnya berpotensi memecah belah, mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA), radikalisme dan separatisme. 

"Poin-poin tersebut harus betul-betul dicermati, Polisi harus mampu bertindak adil, profesional dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada," tuturnya. 

Politisi Fraksi PKB itu juga mengungkapkan,  permintaan maaf tersangka dalam kasus pelanggaran UU ITE tidak cukup membatalkan hukum yang berjalan. 

"Itu merupakan hal penting, pasalnya untuk menimbulkan efek jera bagi setiap pelaku," pungkasnya. 

Diketahui, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor: SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. 

Dalam SE tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional soal penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital. 

baca juga:

Dalam surat tersebut ada 11 poin yang harus dipedomani penyidik Polri dalam menegakkan UU ITE. Berikut dua point diantaranya adalah satu, mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya, dua, memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalah dan dampak yang terjadi di masyarakat.[]

Oktaviani

https://akurat.co

0 Comments

Leave a comment

Sorry, you mush first