News

Komisi III DPR RI Dukung Pembentukan Satgas BLBI

Komisi III Dukung Pembentukan Satgas BLBI


Komisi III DPR RI Dukung Pembentukan Satgas BLBI
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni (NasDem)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menilai langkah pemerintah membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara terhadap dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai sudah tepat. 

Menurut Sahroni, pembentukan Satgas BLBI ini dilakukan pemerintah demi mempercepat pengembalian aset negara. 

"Pembentukan Satgas Hak Tagih Negara itu sudah tepat. Intinya apapun yang bisa dilakukan untuk mempercepat pengembalian aset negara, kami sangat dukung," ujar Sahroni dalam keterangan yang ditulis, Sabtu (17/4/2021). 

Politisi Partai NasDem itu berharap, pembentukan Satgas Hak Tagih tersebut dapat mempercepat pembentukan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Tindak Pidana. 

Sahroni menilai selama ini proses pengembalian aset yang seharusnya menjadi milik negara tersendat lantaran belum adanya UU. 

"Maka, melalui momen ini juga, harusnya menjadi trigger pembentukan UU Perampasan Aset," terangnya. 

Lebih lanjut Sahroni menuturkan jika, pembentukan UU Perampasan Aset sangat penting untuk mengembalikan aset negara. Dia merasa, dengan hadirnya UU Perampasan Aset, Sahroni menilai akan ada aturan dan mekanisme yang jelas. Sehingga, pemerintah tak perlu lagi membuat Satgas untuk mengaturnya. 

"Jika ada UU Perampasan Aset, apabila ada kasus-kasus serupa sudah ada aturan dan mekanisme jelas. Jadi tidak perlu Satgas-satgas lagi," tandasnya. 

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk memberhentikan penyidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Namun pemerintah justru makin serius dalam penanganan kasus yang terjadi pada 1998 silam ini. 

Kini, pemerintah memutuskan untuk membentuk satuan tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI untuk mengejar utang perdata BLBI yang jumlahnya lebih dari Rp 108 triliun. 

Pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena hutang perdata terkait BLBI yg jumlahnya lebih dari Rp 108 triliun," jelas Mahfud dalam akun Twitternya, dikutip CNBC Indonesia Senin (12/4/2021).[]

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu