News

Komisi II Tunggu Kesepakatan Tanggal Pemilu Sebelum Agendakan RDP

Guspardi Gaus mengatakan bahwa Komisi II belum merencanakan agenda untuk mengakomodir permintaan KPU terkait penetapan jadwal Pemilu 2024. 


Komisi II Tunggu Kesepakatan Tanggal Pemilu Sebelum Agendakan RDP
Anggota Komisi II fraksi PAN, Guspardi Gaus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). (Oktaviani)

AKURAT.CO,  Anggota Komisi II, Guspardi Gaus mengatakan bahwa Komisi II belum merencanakan agenda untuk mengakomodir permintaan KPU terkait penetapan jadwal Pemilu 2024.

Hal itu diungkap Guspardi untuk menanggapi pernyataan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi yang mengatakan bahwa pihaknya telah berkirim surat ke DPR untuk berkonsultasi dengan Komisi II membahas peraturan KPU (PKPU) tentang jadwal Pemilu 2024 dalam rapat dengar pendapat (RDP). 

"Sampai detik ini belum ada kesepakatan resmi antara pemerintah dan KPU. Nah, sesuai agenda ketika kita buat jadwal kegiatan selama masa sidang, makanya tidak dimasukkan agenda RDP dengan KPU baik mengenai tanggal maupun tahapan-tahapan,” jelas Guspardi melalui keterangan tertulisnya, Kamis (2/11/2021) 

Ia menambahkan bahwa hingga hari ini belum ada perubahan agenda dari pimpinan Komisi II sebagai respon dari surat KPU tersebut. 

“Tanggal 7 Desember kita sudah paripurna, sampai saat ini belum ada agenda yang diubah pimpinan komisi untuk mengakomodir surat dari KPU yang disampaikan kepada Sekjen. Soal KPU  mengajukan surat, itu enggak ada masalah, cuma DPR sendiri akan segera memasuki masa tutup masa sidang tanggal 16 Desember,” ujar Politisi PAN ini. 

Legislator asal Sumatera Barat itu berharap pemerintah dan KPU dapat segera mencapai kesepakatan perihal tanggal Pemilu 2024. 

Menurut Guspardi, semakin cepat tanggal ditetapkan maka semakin panjang waktu bagi KPU untuk mempersiapkan Pemilu.

“Kami tergantung kesepakatakan pemerintah bersama KPU. Persoalan itu kan harus diputuskan oleh dua institusi itu, bukan DPR. Jika sudah tercapai kesepakatan, DPR tinggal sahkan saja. Tapi sampai saat ini belum ada kesepakatan tanggal pelaksanaan pemilu apakah 21 Februari atau 15 Mei,” tandasnya. 

Guspardi menegaskan bahwa Komisi II bisa menginisiasi rapat pengambilan keputusan tanggal pemilu di masa sidang ini sebelum akhir tahun, asalkan pemerintah dan KPU sudah sepakat. 

"Jika Pemerintah bersama KPU sudah menyatakan  kesepakatan, selanjutnya  bisa saja dilakukan berdasarkan rapat pimpinan dan pleno diagendakan kegiatan penentuan jadwal pemilu. Kita cari jadwal yang kosong,” pungkas Guspardi.[]