News

Komisi II DPR Minta Tanggung Jawab Daerah atas Penganiayaan Pasien Covid

Tak ada alasan bagi Satgas Covid-19 daerah menelantarkan pasien Covid-19.


Komisi II DPR Minta Tanggung Jawab Daerah atas Penganiayaan Pasien Covid
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menanggapi video viral seorang warga diduga pasien isolasi mandiri (isoman) Covid-19 berinisial SS yang dianiaya di Desa Sianipar Bulu Silape, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Terkait peristiwa pilu itu, Junimart pun geram dan menegur keras Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Covid-19 yang juga Bupati Kabupaten Toba Poltak Sitorus, sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

"Ini kesalahan Kasatgas-nya. Kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi apabila Kasatgas Covid-19 Kabupaten Toba dan perangkatnya menjalankan perintah presiden dan surat edaran menteri dalam negeri (SE Mendagri) tentang penanganan Covid-19 dan penerapan cara penanganan masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19," kata Juminart dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (25/7/2021).

Menurutnya, tidak ada alasan bagi Satgas Cpvid-19 daerah untuk menelantarkan pasien Covid-19. Sekalipun pasien yang ditetapkan menjalani isoman, harus tetap mendapatkan pemantauan.

"Apa yang terjadi di Toba ini, berdasarkan informasi yang beredar jelas kesannya pasien tersebut telah diterlantarkan. Karena tidak ada pemantauan dan pendampingan yang diberikan kepadanya. Mengapa hal itu sampai terjadi? Karena toh anggarannya ada untuk itu diberikan pemerintah," ujarnya.

Politikus PDI-Perjuangan itu meminta aparat kepolisian segera turun menyikapi peristiwa tersebut dengan harapan supaya peristiwa dugaan penganiayaan itu tidak menjadi preseden buruk.

"Aparat penegak hukum harus segera turun menyikapi aksi kelompok ini, terlepas dari benar tidaknya perilaku SS supaya tidak menjadi preseden buruk. Dan ini jelas-jelas perbuatan kejahatan yang tidak bisa ditolerir," tegasnya.

Selain itu, Junimart juga menegur sikap sebagian pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara yang terkesan tak punya rasa empati. Seperti yang terjadi di Sidikalang, Kabupaten Dairi pada Rabu 21 Juli 2021 terhadap pegawai tenaga harian lepas (THL) Kantor DPRD Kabupaten Dairi.

"Banyak pemerintah daerah khususnya di Sumut itu seperti tidak ada rasa empatinya kepada pasien. Kemarin seorang tenaga THL DPRD Kabupaten Dairi juga sama, usai dinyatakan reaktif Covid-19 tidak ada upaya dari pihak pemerintah atau lembaga tempatnya bekerja untuk menindaklanjuti melalui PCR," tandasnya.

Menurut Junimart, pemerintah pusat perlu membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan perintah presiden dan mendagri di setiap kabupaten/kota dalam rangka pencegahan penularan Covid-19. Begitu pula halnya terkait pengawasan penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 di daerah.

"Pasien itu hanya disuruh menjalani isoman tanpa mendapat perhatian dari instansi yang berwenang di Dairi. Demikian juga dengan beberapa masyarakat yang isoman lainnya," kata Junimart.[]