News

DPR Minta Pemda Perkuat Tim Tracing dan Testing

Jangan ragu melakukan refocusing anggaran agar pandemi benar-benar bisa diatasi


DPR Minta Pemda Perkuat Tim Tracing dan Testing
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memperkuat tim khusus tracing (penelusuran) dan testing (pengujian) Covid-19. Pemda bisa melibatkan calon perawat ke dalam tim.

"Penguatan tim tracing dan testing memang perlu dilakukan. Pemda bisa meminta bantuan kepada calon-calon perawat untuk mengoptimalkan program ini sehingga laju kasus Corona bisa ditekan semaksimal mungkin," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/8/2021).

Untuk itu, dia meminta Pemda tidak ragu melakukan refocusing anggaran sehingga tidak ada lagi program-program penanganan pandemi yang terhambat, termasuk untuk tracing dan testing. Ia mengharapkan pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, mencari terobosan agar Pemda tidak terbebani kekhawatiran akut yang mengganggu refocusing dan realisasi anggaran bansos.

"Ingat, tracing dan testing untuk pengendalian Covid-19 juga membutuhkan dana tidak sedikit di setiap daerah. Tanpa jaminan rasa aman kepada kepala daerah, sulit berharap daerah-daerah bisa bergerak cepat dalam situasi saat ini," terangnya.

Luqman menyarankan pemerintah mencari formula tafsir hukum atas hak imunitas yang diatur Pasal 27 ayat (2) dan (3) UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang memberi kekebalan hukum kepada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan penanganan Covid-19.

Luqman juga menyebut berdasarkan UU 2/2020, pimpinan dan pegawai pada empat lembaga negara itu dijamin tidak akan mendapatkan masalah hukum perdata dan pidana, serta tidak bisa digugat ke PTUN.

“Menurut saya, harus diupayakan seluruh kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dan pegawai-pegawainya diperlakukan sama dengan empat lembaga negara di atas,” jelasnya.

“Saya yakin, dengan cara seperti itu, maka seluruh pemerintah daerah akan mantap menjalankan berbagai instruksi pemerintah pusat terkait belanja bansos, pembentukan tim khusus tracing dan testing Covid-19,” sambungnya.[]