News

Komisi I DPR: Pengamanan Siber Nasional Tidak Cukup dengan UU PDP

pengamanan siber nasional tidak cukup hanya dengan keberadaan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Setidaknya dibutuhkan teknologi yang lebih canggih.

Komisi I DPR: Pengamanan Siber Nasional Tidak Cukup dengan UU PDP
Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menggelar jumpa pers terkait penambahan pimpinan DPR di Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (19/3). Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan Utut Adianto sebagai wakil ketua DPR RI. Pengisian jabatan baru di DPR dan MPR sesuai dengan hasil revisi UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Dalam revisi itu, pimpinan DPR ditambah satu kursi menjadi lima. Sementara pimpinan MPR ditambah tiga kursi (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan, pengamanan siber nasional tidak cukup hanya dengan keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Setidaknya dibutuhkan teknologi yang lebih canggih.

"Mau dibikin UU dipagar-pagar betis kayak apa, kalau kita enggak punya teknologinya (percuma)," tegas politikus PDIP ini dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Utut menyampaikan, sistem keamanan negara masih sangat rentan terhadap peretas atau hacker. Terlebih lagi, kemunculan sosok hacker Bjorka pada beberapa waktu lalu dinilai cukup menggemparkan masyarakat hingga pemerintah.

baca juga:

"Kita semua paham, kena Bjorka aja kemarin sempoyongan kita. Kita sangat rentan, apapun sehebat-hebatnya kita masih bisa kena itu. Bahkan membuat 'gempa bumi', padahal yang diomongin apa kita enggak tahu," jelas Utut.

Sebagai informasi, Bjorka menjadi sorotan karena diduga telah meretas sejumlah data dan situs resmi pemerintah. Sosok Bjorka juga turut melakukan doxing terhadap beberapa pejabat publik.

Sejumlah korban doxing Bjorka antara lain Menteri Komunikasi dan Infomatika Jhonny G Plate, Ketua DPR RI Puan Maharani, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Diketahui, Bjorka membagikan sejumlah data pribadi pejabat publik, mulai dari nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga, nomor ponsel, hingga alamat rumah. []