News

Komisi Hukum DPR Tak Kaget Hakim Agung Jadi Tersangka KPK

Hakim Agung yang ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus suap pengurusan perkara adalah Sudrajad Dimyati


Komisi Hukum DPR Tak Kaget Hakim Agung Jadi Tersangka KPK
Sekretaris jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani. (AKURAT.CO/Arief Munandar)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar mafia peradilan di Mahkamah Agung. Komisi Hukum DPR mengaku tidak kaget. 

"Komisi III melihat bahwa kasus terlibatnya hakim agung, staf kepaniteraan dan pegawai MA dalam kasus suap yang ditangani KPK sebetulnya bukan hal yang mengejutkan. Komisi III selama ini juga menerima aduan masyarakat yang merasakan putusan yang tidak adil, setelah kami pelajari memang kami juga menilai putusannya tidak adil bahkan salah secara hukum," kata Anggota Komisi III DPR Arsul Sani saat dihubungi oleh Akuratco, Jumat (23/9/2022).

Arsul mengatakan terungkapnya kasus mafia peradilan oleh KPK menegaskan pentingnya pimpinan MA memperbaharui langkah dan kebijakan yang ada terkait pembenahan sikap, mental dan kultur baik hakim maupun ASN non hakim di lingkungan MA.

baca juga:

Menurutnya, putusan yang dianggap tidak adil sering kali dilatarbelakangi adanya suap kepada hakim.

"Putusan yang seperti ini salah dalam menerapkan hukum dan menabrak keadilan seringkali faktor penyebabnya karena ada yang main dalam kasusnya. Entah berupa suap atau yang lainnya," tutur dia.

Arsul juga mengingatkan pentingnya bagi MA untuk melibatkan Komisi Yudisial (KY) dalam mengurai permainan kotor para hakim. 

"Selama ini kan justru MA mau selesaikan sendiri via Bawas tapi publik melihatnya malah ini ikhtiar untuk "melindungi" hakim dari hukuman yang lebih tegas jika itu ditangani KY," ujar dia.

"Ke depan seyogianya pimpinan MA justru lebih terbuka bahkan kalau perlu menggunakan KY tentu bersama Bawas untuk membuldozer para hakim nakal," tukas dia. 

Diketahui, KPK menetapkan enam tersangka penerima suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung yaitu Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Elly Tri Pangestu, PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, PNS MA Redi, dan Albasri.

Sedangkan pihak pemberi suap yang ditetapkan tersangka yakni pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno, serta dua orang swasta Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma. Penetapan mereka sebagai tersangka berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Dalam operasi senyap tersebut KPK turut mengamankan uang sebesar SGD 205 ribu atau setara Rp 2,1 miliar sebagai barang bukti suap.[]