Ekonomi

Komisaris Perusahaan Sawit Laporkan Dirkrimsus Polda Sumsel ke Kadiv Propam Mabes Polri

Komisaris Perusahaan Sawit Laporkan Dirkrimsus Polda Sumsel ke Kadiv Propam Mabes Polri
Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit  di kawasan Candali, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/9/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Komisaris PT Campang Tiga, H Mularis Djahri SH melaporkan Dirkrimsus Polda Sumsel ke Kadiv Propam Mabes Polri, terkait salah prosedur penangkapan, dan penahanan yang belum memenuhi unsur terhadap dirinya.

Dalam surat yang ditandatanganinya tertanggal 12 Agustus 2022 surat ditujukan kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia dan ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Komisi Ill DPR RI, Kapolri, Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Karowasidik Mabes Polri.

Adapun perihal surat tersebut berbunyi tentang permohonan pengawasan dan pemeriksaan atas penyimpangan dalam proses penyidikan laporan polisi NO. LP/A/216/XII/2021/SPKT, Ditreskrimsus Polda Sumsel oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel A/N Kombes Pol M Barly Ramadhany, SH, SIK selaku penyidik.

baca juga:

Dalam suratnya, H. Mularis Djahri beralamat di Jalan Parameswara No. 96 Bukit Baru, Ilir Barat I Palembang, bertindak selaku Komisaris PT Campang Tiga memohon pengawasan dan pemeriksaan atas penyimpangan dalam proses penyidikan Laporan Polisi No.LP/A/216/XI1/2021/SPKT.DITRESKRIMSUS POLDA SUMSEL oleh Direktur Reserse Krimnal Khusus Polda Sumatera Selatan A/N Kombes Pol M Barly Ramadhany, SH, SIK terhadap penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan Dugaan Tindak Pidana Pasal 107 Jo Pasal 55 Undang-undang tentang Perkebunan dan Dugaan tindak Pidana yang dimaksud Pasal 3 Undang undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mularis menjelaskan alasan-alasan dari permohonannya, pada saat ini dirinya selaku Komisaris PT Campang Tiga dituduhkan dalam LAPORAN POLISI NO. LP/A/216/XII/2021/SPKT.DITRESKRIMSUS POLDA SUMSEL telah melakukan dugaan tindak Pidana “secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan di areal perkebunan tebu PT Laju Perdana Indah (PT LPI) di wilayah Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumsel" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a jo Pasal 55 UU Perkebunan dan Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.

Dijelaskannya lagi bahwa PT Campang Tiga merupakan pemegang sah Izin Lokasi usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 12.000 ha yang berada di Desa Campang Tiga Ilir, Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 232/KPTS/693/1/2004/ tanggal 21 Juli 2004 dan Perpanjangan Izin Lokasi Nomor 422 Tahun 2007 Tanggal 6 Desember 2007 yang terletak di Desa Campang Tiga Ilir, sedangkan PT LPI yang menurut Penyidik dalam laporan model A ini adalah pemilik Lahan tersebut namun pada faktanya PT Laju Perdana Indah tidak memiliki Izin Lokasi di Desa Campang Tiga.

Bahwa sebagai pemegang izin lokasi yang sah, PT Campang Tiga telah melaksanakan kewajiban kewajibannya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang salah satunya adalah PT Campang Tiga telah melakukan ganti rugi kepada masyarakat setempat dengan cara pelepasan hak yang merupakan bukti autentik bahwa telah terjadi peralihan yang sah secara kesepakatan mufakat antara Pihak PT Campang Tiga dan masyarakat pemilik tanah di Desa Campang Tiga Ilir, Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Selain Itu PT Campang Tiga Berdasarkan Surat Bupati Kabupaten OKU Timur Nomor 522/392/2004 tanggal 13 Juli 2004 telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan PT. Campang Tiga serta Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulur Timur telah memberikan kepada PT. Campang Tiga Sertipikat Hak Guna Usaha.

"Namun dalam hal pemeriksaan dugaan tindak pidana subsider tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik mempunyai kesimpulan yang menyesatkan yang pada intinya menilai bahwa hasil kekayaan dari dugaan tindak pidana dari hasil “secara tidak sah" sebagaimana Pasal 107 UU Perkebunan oleh PT Campang Tiga adalah berasal dari hasil penjualan Crude Paim Oil (CPO) sejak tahun 2014 sampai dengan 2021 dari total pemanfaatan lahan perkebunan seluas 6.532 Ha," kata Mularis.