News

Koalisi Save KPK: Firli Bahuri Harus Batalkan Pemberhentian 75 Pegawai KPK!

Firli Bahuri menjadi Pimpinan KPK memiliki agenda khusus untuk melemahkan lembaga antirasuah itu dari dalam


Koalisi Save KPK: Firli Bahuri Harus Batalkan Pemberhentian 75 Pegawai KPK!
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Save KPK menilai Komisi Pemberantasan Korupsi kian berada di titik nadir. Terpaan permasalahan seakan tidak kunjung henti menyelimuti lembaga antirasuah itu, mulai dari problematika revisi UU KPK, kontroversi kebijakan Pimpinan KPK baru.

Sekarang ada kabar pemberhentian puluhan pegawai KPK karena gagal melewati tes wawasan kebangsaan. “Mirisnya, dari sekian banyak pegawai yang dikabarkan berhenti, praktis kebanyakan merupakan penggawa-penggawa KPK dengan serangkaian rekam jejak menangani perkara besar,” kata Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Rabu (5/4/2021). 

Tak hanya itu, Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir penyelamat KPK juga gagal menghasilkan putusan yang memenuhi ekspektasi publik. Padahal, proses revisi UU KPK itu dilakukan tanpa melibatkan publik atau menihilkan nilai-nilai demokrasi dan menabrak regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Namun, sayangnya delapan Hakim MK malah bertindak sama dengan Presiden Joko Widodo dan segenap anggota DPR RI yang sepakat untuk merubuhkan KPK. Hal lain, MK juga abai dalam melihat kontes terkini pasca Transparency International melansir Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. 

Dalam temuan itu, skor turun dari 40 menjadi 37 dan untuk peringkat dari 85 merosot tajam ke angka 102. Tentu ini dapat dimaknai sebagai kegagalan politik hukum pemberantasan korupsi pemerintah yang memilih melemahkan, ketimbang memperkuat KPK.

Soal alih status kepegawaian, Ketua KPK dinilai telah gagal mengelola informasi terkait tes wawasan kebangsaan. Padahal, selaku Ketua KPK, Firli Bahuri wajib mematuhi aturan hukum dan putusan MK yang telah menegaskan bahwa peralihan status kepegawaian tidak boleh merugikan pegawai itu sendiri. 

Selain itu, yang terpenting juga perihal kepastian status dan independensi Pegawai KPK dalam melaksanakan tugas. 

“Hal ini kami nilai sebagai penyiasatan hukum dari Ketua KPK yang sejak awal memiliki kepentingan dan agenda pribadi untuk membuang para pegawai yang sedang menangani perkara besar yang melibatkan oknum-oknum yang sedang berkuasa,” kata Charles.

Charles juga menilai langkah keliru Ketua KPK ini semakin menambah catatan suram lembaga antirasuah di bawah komandonya. Mulai dari ketidakmauan meringkus Harun Masiku, menghilangkan nama politisi dalam surat dakwaan korupsi bansos, melindungi saksi perkara benih lobster, menerbitkan SP3 untuk BLBI, dan puluhan kontroversi lain. 

“Akhirnya kekhawatiran publik selama ini semakin terbukti, masuknya Firli Bahuri menjadi Pimpinan KPK memiliki agenda khusus untuk melemahkan lembaga antirasuah itu dari dalam,” kata Charles.   

Maka dari itu, Koalisi Save KPK  menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Dalam alih status KPK wajib hukumnya mempedomani putusan MK Nomor: Nomor 70/PUU-XVII/2019. 

Dalam Peraturan KPK inilah telah ditentukan penghitungan terhadap masa kerja dalam jenjang pangkat sebelum pegawai KPK menjadi ASN (vide Pasal 7 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara). Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.

2. Asesmen bukanlah instrumen untuk menyatakan dapat diangkat atau tidak sebagai aparatur sipil negara dan harus dibedakan antara diksi ‘seleksi’ dan ‘asesmen’. SELEKSI adalah pemilihan (untuk mendapatkan yang terbaik) atau penyaringan. Sedangkan ASESMEN adalah proses penilaian, pengumpulan informasi dan data secara komprehensif.

3. Selain karena adanya putusan MK, muatan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 (PP 41/2020). Sebab, Pasal 4 PP 41/2020 sama sekali tidak menyebutkan tahapan “seleksi” saat dilakukan peralihan kepegawaian 

4. Menghentikan segala bentuk pembusukan KPK dengan menyingkirkan pegawai-pegawai yang tercatat dalam sejarah adalar figur yang memiliki integritas dan komiten tinggi bagi pemberantasan korupsi. Seharusnya hal-hal seperti ini diungkap dan diinvestigasi secara terbuka. []

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu