Tech

Koalisi Lokal Multipihak Dukung Kebebasasan Berekspresi di Ruang Digital

Moderasi konten yang dilakukan perusahaan teknologi belum cukup mengatasi masalah yang muncul di sosial media.


Koalisi Lokal Multipihak Dukung Kebebasasan Berekspresi di Ruang Digital
Ilustrasi - Sosial media. (pixabay.com/geralt)

AKURAT.CO ARTICLE 19, organisasi HAM Inggris yang fokus pada pertahanan dan promosi kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi di seluruh dunia melakukan riset terbarunya di Bosnia & Herzegovina, Indonesia, dan Kenya.

Di tiga negara tersebut, terlihat bahwa moderasi konten yang kurang tepat bisa berisiko membahayakan proses perdamaian dan rekonsiliasi, serta semakin memicu ketegangan sosial.

Berdasarkan temuan riset, koalisi multipihak untuk kebebasan berekspresi dan moderasi konten memiliki peran penting. Di mana kehadiran koalisi ini untuk mendukung kebebasasan berekspresi di ruang digital, mengurangi resiko yang muncul dari moderasi konten di media sosial, dan berkontribusi dalam mengatasi ketidakseimbangan antara perusahaan teknologi global dan masyarakat lokal.

baca juga:

Riset yang merupakan bagian dari proyek UNESCO Media Sosial untuk Perdamaian yang didukung Uni Eropa tersebut menyerukan untuk membentuk koalisi multipihak dan mendorong relasi komunitas lokal dan perusahaan platform sosial media untuk mengatasi masalah yang muncul dari moderasi konten, terkait disinformasi daring dan ujaran yang membangkitan kebencian, serta diskriminasi.

Dengan adanya pembentukan koalisi tersebut diharapkan dapat memberi ruang bagi organisasi masyarakat sipil lokal untuk memberikan masukan pada plaftrom terkait konteks lokal, sehingga moderasi konten bisa berjalan efektif di tingkat lokal. 

Menanggapi perihal seruan untuk membentuk koalisi lokal multipihak, Pierre François Docquir, Kepala Kebebasan Media ARTICLE 19 mengatakan, praktik moderasi konten global saat ini sangat tidak memadai dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi di seluruh dunia. Khususnya terjadi pada masyarakat pasca-konflik, saat kondisi perdamaian dan demokrasi masih rapuh.

"Keputusan, paling sering dilakukan secara otomatis oleh algoritma. Seharusnya keputusan tersebut disertai dengan pemahaman tepat tentang nuansa bahasa lokal, dan kompleksitas konteks lokal dalam dimensi budaya, sosial, sejarah dan politik mereka," kata Pierre François Docquir, dalam siaran pers yang diterima Akurat.co, Minggu (19/6).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ARTICLE 19 menawarkan ide membentuk Dewan Media Sosial, yakni entitas multi pemangku kepentingan yang dapat menyatukan berbagai aktor dan perusahaan social media di tingkat nasional. Untuk memastikan input lokal yang tepat dalam membentuk kebijakan, serta pengawasan keputusan moderasi konten.

Menurutnya, koalisi lokal kebebasan berekspresi dan moderasi konten yang pihaknya usulkan di Bosnia dan Herzegovina, Indonesia dan Kenya agar dapat menjadi langkah awal penciptaan Dewan Media Sosial berskala penuh.