News

KPK Duga Oknum Direksi Amarta Karya Tarik Fee Proyek

Perkara sudah naik ke tahap penyidikan


KPK Duga Oknum Direksi Amarta Karya Tarik Fee Proyek
Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan proyek pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Amarta Karya tahun 2018-2020.

Kemarin, Senin (4/7/2022), tim penyidik telah melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi terkait perkara tersebut.

Hasil dari pemeriksaan, KPK menduga terdapat permintaan sejumlah uang oleh oknum direksi di PT Amarta Karya.

baca juga:

"Saksi hadir semua dan dikonfirmasi tim penyidik mengenai pengetahuan saksi soal dugaan adanya permintaan uang oleh oknum direksi di PT AK (Amartw Karya)," ucap Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (5/7/2022).

Ali membeberkan sejumlah saksi yang telah dilakukan pemeriksaan tersebut yakni Kepala Departemen Utang Piutang PT Amarta Karya Syafriali; Eks. Kepala PPIC dan Project Manager PT Amarta Karya Aristianto; Kepala Departemen Keuangan PT Amarta Karya Onih; dan Kepala Seksi Akuntansi, Verifikasi, dan Pajak.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kav 4 Setiabudi Jakarta Selatan," ujarnya.

Selain itu, jelas Ali, KPK juga menduga terdapat beberapa Sub Kontraktor fiktif sebagai dalih untuk bisa menerima pembayaran proyek.

"Para saksi didalami juga mengenai adanya beberapa subkon fiktif sebagai modus untuk menerima pembayaran pekerjaan proyek," tuturnya.

Seperti diketahui, sebelumnya KPK membuka penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Amerta Karya tahun 2018-2020.

"Setelah selesai mengumpulkan bahan keterangan pada proses penyelidikan, saat ini KPK telah meningkatkan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek pada PT AK (Amarta Karya) tahun 2018 – 2020," ucap Ali.

Namun terkait dengan siapa saja menjadi tersangka dalam kasus tersebut, lembaga antirasuah belum dapat membeberkan identitasnya. 

Hal tersebut berdasarkan adanya kebijakan ketua KPK saat ini Firli Bahuri. KPK baru akan membeberkan identitas tersangka saat adanya upaya penangkapan maupun penahanan.[]