Ekonomi

KKP Perkuat Sistem Ketertelusuran Industri Perikanan dengan Stelina

Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat sistem ketertelusuran industri perikanan dan pencegahan pencurian ikan dengan Stelina


KKP Perkuat Sistem Ketertelusuran Industri Perikanan dengan Stelina
Aktifitas perdagangan ikan di kawasan Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta, Jumat (22/2/2109). Pasar Ikan Modern Muara Baru yang memiliki luas 9.856 meter persegi tersebut mulai ditempati pedagang yang sebelumnya berjualan di Pasar Pelelangan Ikan (PPI) sejak Sabtu (16/2) lalu. (AKURAT.CO/Dharma WIjayanto)

AKURAT.CO Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan memperkuat sistem ketertelusuran industri perikanan dan pencegahan pencurian ikan di Tanah Air dengan memperkenalkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina).

"Industri perikanan membutuhkan dukungan sistem yang menjamin keterkaitan hulu-hilir guna mencegah praktik IUU Fishing," ungkap Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Artati Widiarti dalam rilis di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, ujar dia, seluruh proses pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemasaran pada sektor hulu dan hilir memerlukan informasi riwayat produk beserta pergerakannya atau yang lebih dikenal dengan sistem ketertelusuran.

Artati mengungkapkan, sebagai amanah dari PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina).

Regulasi tersebut, lanjutnya, memuat tentang pelaksanaan Stelina mulai dari pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Sebagai bentuk implementasi, Stelina telah terkoneksi di dalam sistem lingkup KKP.

“Permen KP tentang Stelina dimaksudkan untuk memudahkan dan mendukung eksportir dalam memenuhi syarat traceability di negara destinasi, serta aplikasinya mudah dalam penggunaannya dan diterima oleh pelaku usaha domestik maupun negara mitra ekspor sehingga dapat menjadi one stop service," ucapnya.

Direktur Eksekutif Yayasan MDPI, Yasmin Simbolon mengapresiasi upaya tersebut. Dia menilai pemberantasan IUU Fishing tidak hanya terbatas pada pendekatan hukum, tetap juga pendekatan pasar.

Yasmin mencontohkan sejumlah kewajiban pemenuhan persyaratan dalam US Seafood Importing Monitoring Program (US SIMP), European Union Catch Certificate dan Japan Domestic Trade Specific Marine Animals and Plants Act, yang akan dimulai pada Desember 2022.

Persyaratan pasar di atas ingin memastikan agar produk perikanan yang diekspor ke negara-negara tersebut wajib bebas dari atau tidak terkait dengan kegiatan IUU Fishing.