Ekonomi

KKP: Paradigma Sanksi Administratif Diharapkan Gedor PNBP Perikanan

Paradigma penekanan terhadap sanksi administratif diharapkan dapat meningkatkan PNBP sektor kelautan dan perikanan


KKP: Paradigma Sanksi Administratif Diharapkan Gedor PNBP Perikanan
Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (AKURAT.CO/Rizal Mahmuddhin)

AKURAT.CO Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar menyatakan paradigma penekanan terhadap sanksi administratif diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan. 

"Diharapkan muncul kesadaran sehingga apa yang dijadikan prioritas pak Menteri (Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono) bisa terwujud, yaitu peningkatan PNBP," tutur Antam Novambar dalam acara konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan yang digelar secara virtual di Jakarta, melansir Antara, Senin (26/4/2021).

KKP menargetkan PNBP dari sektor kelautan dan perikanan pada 2024 mencapai Rp12 triliun. PNBP dari sektor tersebut pada 2020 hanya sekitar Rp600 miliar.

Menurut dia, regulasi yang sedang disusun mengacu ke UU Cipta Kerja yang memiliki paradigma berbeda yaitu tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana tetapi lebih berharap kepada penerapan denda administratif.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya melakukan konsultasi publik serta sosialisasi kepada pelaku usaha bidang perikanan terhadap beragam hal terkait UU Cipta Kerja, agar ada pencerahan dan pemahaman.

Pembicara lainnya, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengutamakan ultimum remedium.

Dengan menggunakan konsep tersebut, menurut Elen, sanksi pidana perlu diletakkan sebagai upaya terakhir serta lebih mengutamakan pembinaan masyarakat.

Sementara itu, Irjen KKP Muhammad Yusuf mengemukakan perlunya penciptaan pola pikir yang sama dan tidak egosektoral dan fokus kepada koordinasi. 

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Suharta menampik anggapan bahwa UU Cipta Kerja memperlemah pengawasan dan penegakan hukum.

Sumber: Antara