Ekonomi

KKP: Kebijakan Penangkapan Terukur dengan PNBP Pascaproduksi untuk Pemerataan Ekonomi

kebijakan penangkapan terukur dengan pelaksanaan pemungutan PNBP pascaproduksi merupakan langkah kesejahteraan ekonomi


KKP: Kebijakan Penangkapan Terukur dengan PNBP Pascaproduksi untuk Pemerataan Ekonomi
hasil tangkapan ikan nelayan di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis (7/10/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kebijakan penangkapan terukur dengan pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi merupakan langkah guna memeratakan kesejahteraan ekonomi.

"Mekanisme PNBP pascaproduksi dan penangkapan ikan terukur akan mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya akan lebih terjaga karena pemanfaatan sumber daya ikan dapat benar-benar dikontrol sesuai daya dukungnya," tutur Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Zaini mengatakan penangkapan ikan terukur merupakan terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada tahun 2021-2024.

Pelaksanaan pemungutan PNBP pascaproduksi, lanjutnya, merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana iklim investasi semakin menarik karena PNBP tidak dibayarkan sebelum melaut, sehingga pelaku usaha tidak terbebani.

Di samping itu, ujar dia, PNBP pasca produksi menjadi lebih adil bagi pelaku usaha karena nilai yang dibayarkan sesuai dengan hasil tangkapan yang diperoleh.

Dengan mekanisme ini pula, masih menurut dia, kualitas data produksi perikanan tangkap menjadi semakin akurat dan terpercaya. Lalu tentu saja PNBP yang diperoleh nantinya dikembalikan kepada nelayan untuk program-program pemberdayaan.

"Kalau PNBP naik tapi nelayan tidak sejahtera ya percuma. Peningkatan ini harus diiringi juga dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan nelayan," ujarnya.

Menurut dia, peran KKP khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sangat besar untuk menunjang program prioritas ini. Setiap direktorat harus turut andil, seperti menyediakan fasilitas pelabuhan perikanan yang baik dan memastikan ikan hasil tangkapan nelayan bermutu baik serta bernilai ekonomis tinggi.

“Produktivitas nelayan menjadi salah satu indikator kinerja DJPT KKP. Penangkapan ikan terukur menjadi salah satu upaya untuk mewujudkannya didukung dengan PNBP pasca produksi, pemberdayaan nelayan termasuk bantuan pemerintah, dan pengembangan pelabuhan perikanan,” imbuhnya.

Sumber: Antara